HomeJAWA TIMURPONOROGOAliansi Pemuda Mahasiswa dan Paguyuban Pemuda Ponorogo Tuntut Kebijakan Bupati Ipong

Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Paguyuban Pemuda Ponorogo Tuntut Kebijakan Bupati Ipong

Aliansi Mahasiswa dan Paguyuban Pemuda Ponorogo kembali menggelar aksi demo di Pemkab Ponorogo, Kamis (21/2).

Ponorogo, suaramedianasional.co.id –Aliansi Mahasiswa dan Paguyuban Pemuda Ponorogo kembali menggelar aksi demo di Pemkab Ponorogo, Kamis (21/2).

Puluhan pendemo itu datang membawa poster yang menyerukan dan menuntut kebijakan Bupati Ipong yang dianggap pemborosan dan tidak memperhatikan kondisi Ponorogo saat ini.
“Pasalnya di saat Ponorogo sedang dilanda musibah demam berdarah dengan status KLB justru malah memberangkatkan kunjungan kerja kepala desa bersama keluarganya dari berbagai ke Bali,” kata Bastiar, pimpinan aksi ini.
Tidak hanya itu saja, pihaknya juga menuntut agar Bupati Ipong memenuhi janjinya sesuai dimasa kampanye yang lalu terkait anggaran Rp 300 juta per desa tiap tahun. Mereka juga meminta agar KPK ke Ponorogo untuk menyelidiki dugaan KKN yang mungkin terjadi di Ponorogo.
Bastiar berharap agar Pemkab menyelesaikan permasalahan sosial, infrastruktur, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan. “Jadi tidak menggunakan dana rakyat untuk kepentingan pribadi atau demi kampanye,” ujar Bastiar.
Sementara itu Bupati Ipong saat diklarifikasi melalui WA pihaknya mengakui belum bisa menyelesaikan masalah di Ponorogo secara instan. “Kita saat ini kan setiap hari bekerja untuk menyelasaikan masalah-masalah tersebut, tapi ya memang tidak bisa langsung tuntas dan selama ini kan kita bekerja keras menyelesaikan masalah sosial kesehatan pendidikan jnfrastruktur dan lain-lainnya,” jelas Ipong.
Ipong berterimaksih kepada para pendemo yang membuatnya instropeksi dan menambah semangat lagi dalam membangun Ponorogo ke depan.
Terkait janji kampanye memberikan anggaran Rp 300 juta per desa tiap tahun, sudah ditepatinya sejak tahun 2017.
Alokasi Rp 300 juta per desa tiap tahun digunakan untuk membangun jalan poros desa,” “Tetapi memang angka Rp 300 juta itu jauh dari cukup, masalahnya kemampuan kita ya segitu,” ujarnya.
Ipong menolak memberi komentar untuk tuntutan demonstran yang ditujukan ke KPK. “Karena saya tidak berwenang menjawab hal itu,” pungkas Ipong. (vid)
ARTIKEL LAINYA

BERITA LAINYA

Jelang Mudik Lebaran 1445 H, Polres Pasuruan Kota Laksanakan Patroli Antisipasi Kecurangan SPBU dan Cek Ketersediaan Bahan Bakar

PASURUAN, SMNNews.co.id – Polres Pasuruan Kota melaksanakan patroli bersama dinas Metrologi Kota Pasuruan antisipasi kecurangan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan...

Jelang Berakhirnya Operasi Pekat, Polsek Purwosari Berhasil Amankan Pelaku Penyimpan Bahan Peledak Mercon

PASURUAN, SMNNews.co.id - Unit Reskrim Polsek Purwosari yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Achmad Doni Meidianto, yang didampingi Kapolsek Purwosari AKP Hudi...

Wakapolres Pamekasan Pimpin Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru 2024

PAMEKASAN, SMNNews.co.id - Jelang dilaksanakan Operasi Ketupat Semeru Tahun 2024, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan, dipimpin Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo menggelar rapat koordinasi...