NGAWI, SMNNews.co.id – APBD Ngawi tahun 2026 dipastikan semakin menyusut usai pemerintah pusat mengurangi transfer keuangan daerah (TKD).
Tahun 2026 mendatang, APBD di kabupaten ujung terbarat Jawa Timur itu hanya Rp2,07 T, dengan 50 persen lebih akan terkuras untuk pos belanja aparatur. Angka ini sudah ketuk palu dalam Rapat Paripurna selama dua hari di DPRD Ngawi (19-20/11/2025)
“Postur APBD 2026 itu menyusut jauh dibanding prediksi sebelumnya yang berharap APBD Ngawi menembus Rp2,3 T,” ujar Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko.
Pemerintah pusat sudah menetapkan pengurangan transfer Rp257 M. Hal ini membuat semua pihak di Ngawi harus siap mengencangkan ikat pinggang.
Ketua DPRD Ngawi dengan keras mengingatkan agar Pemkab tetap memprioritaskan layanan publik. Hal itu mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur.
King, sapaan akrab Yuwono Kartiko, menyarankan Pemkab menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini sekitar Rp400 M. Upaya itu misalnya dengan penyesuaian retribusi, peningkatan kontribusi BUMD dan efisiensi belanja aparatur.
“Turunkan rasio pos belanja aparatur. Tahun depan menelan lebih dari 50 persen, walau alasannya ada penambahan pegawai. Kembalikan ke posisi yang pernah dicapai sebelumnya sekitar 37 persen saja,” ungkapnya.
Hal itu bisa diupayakan dengan moratorium pegawai atau mengetatkan honorarium serta TPP yang proporsional sesuai eselonnya. Dewan juga menyoroti besaran pos bantuan keuangan di APBD 2026 yakni mencapai Rp303 M, sedangkan belanja modal hanya Rp141 M.
Bantuan keuangan itu, pos terbesar dinarasikan untuk DD/ADD ke desa. King menyarankan agar penggunaan banguan keuangan tetap mendukung visi misi pimpinan dan tepat sasaran.
“Sedangkan posisi belanja modal hanya Rp141 M, harus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD yakni Infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan harus diprioritaskan,” tambahnya.
Warning dari dewan ini direspon cepat Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono. Dia mengatakan, penurunan kekuatan keuangan APBD tidak menyurutkan langkahnya mengutamakan kepentingan publik
Dia bertekad menyelesaikan infrastruktur dengan menuntaskan pembangunan jalan jembatan, merampungkan 15 persen sekolah rusak dan membangun saluran irigasi pertanian.
“Kita juga akan pertahankan untuk bisa memberikan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis (CKG), pengentasan stunting dan memberikan 38 persen jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage),” ungkap Onu Anwar.
Upaya menambah PAD juga akan dilakukan dengan optimalisasi retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, retribusi hotel dan restoran juga reklame.
“Pemkab bekerjasama dengan ATR/BPN, juga telah melakukan citra satelit, sehingga bagi lahan, bangunan atau rumah yang berubah peruntukan harus izin dan ada retribusinya,” katanya.
Penambahan PAD ditargetkan sedikitnya Rp100 M dan tahun 2030 bisa mencapai Rp1 T. Ony juga mengklaim, sejauh ini progressnya cukup baik.
“Jadi kalau saat ini PAD murni dan BLUD bisa mencapai Rp400 M, tahun depan ya minimal Rp500M,” pungkasnya. (kps)
