Trenggalek, smnnews.co.id – Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD tidak hanya mengangkat dan menuntut kebijakan isu nasional. Dari tujuh tuntutannya ada empat isu nasional dan tiga poin tuntutan mengenai isu lokal. Menanggapi isu lokal tersebut pimpinan DPRD Trenggalek sangat mengapresi aspirasi tersebut.
Aspirasi tersebut rencananya kedepan akan segera ditindaklanjuti dengan fokus terkait tuntutan mereka. Selain tuntunan mereka, pada dasarnya memang aspirasi yang disampaikan tersebut juga dilarang oleh undang-undang dan semua itu pastinya akan segera dibuatkan himbauan atau semacamnya.
Samsul Anam Ketua DPRD Trenggalek mengatakan bahwa ada tujuh tuntutan tadi yang disampaikan, dari tujuh tersebut ada empat tuntutan nasional dan tiga tuntutan isu lokal. Untuk tuntutan isu lokal yakni ada pada poin lima tentang mendesak parlemen untuk membuka ruang dialog dalam pengambilan semua kebijakan atau peraturan daerah di Trenggalek.
Poin enam tentang mendesak pimpinan DPRD mengeluarkan larangan bagi anggota DPRD menjadi kontraktor dan mengerjakan proyek, agar para anggota lebih fokus melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dan untuk poin tujuh mengutuk persekongkolan kotor antara DPRD dan pejabat pemerintah Trenggalek dalam mengelola keuangan publik yang merugikan rakyat.
“Selain isu nasional, terkait isu lokal juga kita terima, kedepannya untuk isu lokal akan segera ditindaklanjuti, dengan ditelorkan kedalam larangan himbauan atau semacamnya” ungkap Samsul, Selasa (1/10/2019)
Menurut Samsul, isu lokal tersebut mau bagaimanapun sesuai dengan regulasi didalam diktum nomor enam dan tujuh juga dilarang oleh undang-undang. Sehingga dalam waktu dekat akan di telorkan surat yang isinya himbauan dimana isu yang berkembang tersebut. Pastinya DPRD tetap menerima aspirasi oleh rakyat karena mereka juga berhak menyuarakan aspirasinya.
Ditempat yang sama Gayuh Satrio Bimantoro selaku jubir Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) menjelaskan, tuntutan isu lokal ini diangkat karena pada masa jabatan di DPRD ini merupakan masuk dalam periode awal, sehingga dengan kesepakatan secara bersama-sama mari untuk mengawal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di Trenggalek.
“Dari isu lokal tersebut kami menyoroti betul, jangan sampai anggota DPRD baru yang selaku anggota dewan juga merangkap sebagai kontraktor dan ikut mengerjakan proyek,” terangnya
Dijelaskan Gayuh, dari situlah maka sangat tidak diinginkan itu terjadi, selain tuntutan juga diharapkan fokusnya partisipasi penuh masyarakat khususnya Trenggalek untuk mampu mengawal dan mampu menjadi kontrol terhadap keberlangsungan dan pembangunan trenggalek kedepan. Dari poin tersebut merupakan antisipasi dari teman semua karena ini merupakan periode awal yang akan mengawal Trenggalek ke periode kedepan.
“Dari tuntutan semua itu kita ingin mengantisipasi, jadi ini bukan dari data, namun ini sangat memungkinkan terjadi karena paling banyak terjadi diberbagai wilayah memang demikian itu. Intinya ini merupakan penanggulangan yang tentunya juga merupakan tuntutan dari kami,” pungkasnya. (Rud)
