LAMONGAN, SMNNews.co.id – Dinamika kontestasi pilkada Lamongan 2020 sudah mulai terasa, betapapun sesungguhnya belum ada satupun bakal calon bupati/Wabup yang telah jelas mendapatkan kendaraan atau rekomendasi partai untuk memuluskan jalan kepastian menjadi pasangan calon (Paslon) yang sudah mengantongi rekomendasi. Partai politik pun harus berkoalisi terlebih dahulu mengingat jumlah kursi nya masih belum memenuhi minimal 10 kursi untuk dapat mencalonkan.
Maka kian hari semakin beraneka bentuk manuver yang di buat para Bakal calon (Balon) Bupati/Wabup Lamongan dengan para timsesnya dengan tujuan konsolidasi internal, mematahkan langkah kompetitor, pencitraan hingga upaya pembunuhan karakter.
Munculnya suara di medsos, ASN harus mundur, yang bisa jadi ditujukan ke Sekda Lamongan Yuhronur Efendi yang maju mencalonkan Bupati Lamongan sesungguhnya merupakan salah satu bagian manuver dari kelompok tertentu, kesadaran masyarakat perlu untuk dikuatkan agar tahu mana yang masuk kategori pernyataan politis (manuver) dan mana yang masuk kategori pernyataan kritis.
Menurut Direktur LP3M (Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat) Lamongan Nu’man Suhadi, pada tahapan pilkada di Lamongan saat ini justru yang perlu dipantau dan diawasi steak holder termasuk masyarakat adalah proses penyusunan penylengara khususnya PPK dan PPS. “Kiita LP3M khawatir KPU Lamongan tidak cukup data untuk mengetahui struktur partai di level kecamatan dan desa, sejauh yang kita ketahui KPU Lamongan hanya memegang data struktur partai level kabupaten,” jelasnya.
Alumni Sekolah Demokrasi LP3ES Jakarta Tahun 2020) menilai soal pernyataan politis di medsos ASN harus mundur dalam konteks tahapan Pilkada Lamongan saat ini rasanya masih belum relevan, yang paling urgen dan mendesak saat ini adalah ketersediaan dan keberadaan penyelenggara (KPU/PPK/PPS/KPPS) yang memiliki moralitas komitmen dan integritas yang tinggi. “Dan rasanya ada yang janggal dalam proses seleksi PPS dimana secara administratif langsung dihandle oleh KPU Lamongan, pertanyaan nya apakah para komisioner itu benar – benar memverifikasi berkas calon PPS yang masuk ? apakah para komisioner sudah pegang data struktur partai level kecamatan dan desa ? Kita LP3M kok ragu KPU Lamongan melakukan hal tersebut,” tegasnya. (tim)