NGAWI, SMNNews.co.id – Pembelian seragam bagi siswa baru setiap tahun ajaran dimulai, menjadi pembicaraan para orangtua murid.
Meskipun tanpa tatap muka dan pembelajaran via daring, seragam tetap harus dibeli. Keanehan lainnya, harga seragam yang dibeli melalui koperasi sekolah, malah lebih mahal daripada pembelian di toko atau pasaran umum.
Contohnya, pada jenjang SMA/SMK di Ngawi, uang seragam dan kebutuhan siswa baru, rata-rata mencapai Rp 1,5 – Rp 2 juta lebih per orang. Seragam wajib siswa jenjang SMA/SMK sendiri abu-abu putih, Pramuka dan batik khas daerah.
Namun, sekolah setingkat SMA/SMK juga memberlakukan tambahan, semisal seragam untuk upacara yakni putih-putih, pakaian olahraga, seragam praktek ataupun baju identitas dengan logo sekolah masing-masing.
Sedangkan di jenjang SMP, orangtua murid harus merogoh kocek setidaknya Rp 1 juta atau bahkan lebih.
Seragam wajib SMP berwarna putih biru dan Pramuka. Namun biasanya ada pula pembelian seragam tambahan seperti putih-putih, pakaian batik, baju olahraga dan atribut. Bahkan ada pula yang menerapkan seragam khusus dengan warna tertentu.
“Seragam itu dipakai untuk foto atau saat ada zoom saja. Bentuknya ada pakaian jadi, ada pula yang masih kain, jadi harus menambah ongkos karena dijahitkan sendiri,” ungkap salah satu orangtua siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Ngawi, M. Taufiq Agus Susanto, menyatakan, seragam untuk siswa baru jenjang SD dan SMP tetap dipakai meski belajar daring. Ini agar secara psikologis, para siswa tetap merasa sedang bersekolah, walaupun belajarnya di rumah.
Taufiq juga menyatakan, pembelian seragam bisa saja dilakukan di pasaran umum dan tak harus di sekolah.
“Pakai seragam lama tidak apa, hanya kita minta saat daring pakai seragam sekolah, biar secara psikologis tetap merasa sedang bersekolah,” katanya.
Sedangkan Supardi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang membawahi SMA/SMK menyatakan, orangtua siswa tidak dapat dipaksa membeli seragam di koperasi sekolah.
Meskipun seragam wajib siswa SMA/SMK hanya tiga jenis yakni abu-abu putih, Pramuka dan batik khas daerah, diakui Supardi bahwa banyak pengelola sekolah menambahnya sendiri.
Penambahan tersebut di antaranya untuk seragam upacara, seragam praktik, baju olahraga maupun atribut lain.
Penambahan seragam di luar pakaian wajib itulah yang seringkali seolah “mengunci” orangtua siswa, sehingga sulit membeli di toko atau pasar.
Wali murid pun mau tak mau dikoordinir membelinya di koperasi sekolah atau toko tertentu yang ditunjuk.
Gunadi Ash Sidiq, Sekretaris Komisi II DPRD Ngawi, mengakui, soal harga seragam bagi siswa baru, sering menimbulkan keluhan dan sebenarnya terjadi sejak lama.
“Tetapi sebaiknya sekarang ya ada pengertian, karena ini masa pandemi. Ada kesulitan ekonomi di setiap lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Permainan lawas soal seragam sekolah ini pun menghantui orangtua siswa. Apalagi, harga seragam wajib justru bisa lebih mahal bila dibeli di koperasi sekolah, daripada di toko.
Membeli di toko luar sekolah, sulit dilakukan wali murid sebab banyak seragam tambahan yang diterapkan, dan kainnya tak bisa didapatkan di pasar umum.
“Pemakaiannya kan tidak efektif sekarang ini, karena tidak dipakai sebagaimana bila ada pertemuan tatap muka,” ungkap Gunadi.
Jumlah siswa baru jenjang SD di Ngawi sendiri, dapat mencapai 12 ribu-14 ribu anak, tiap tahun ajaran baru dimulai. Mereka tersebar di lebih dari 550 lembaga sekolah.
Sedangkan jenjang SMP dan SMA/SMK bisa mencapai lebih dari 8 ribu siswa baru per tahun. (iko/ari)
