BLITAR, SMNNews.co.id – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna lanjutan Rabu (19/08/2020), dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2020. Rapat Paripurna hari ini, menindaklanjuti rapat paripurna dari penjelasan Bupati terkait Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD TA 2020, pada Selasa, 18 Agustus 2020 kemarin.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Suwito dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita KD dan Mujib. Turut hadir Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Marhaenis U.W. Rapat Paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan disalurkan melalui aplikasi virtual.
Dari semua fraksi yang menyampaikan Pandangan Umumnya, semuanya menyoroti dampak keuangan akibat dari Covid-19.
Untuk penyampaian pertama dari Fraksi Golkar Demokrat melalui Sri Indah Setijaningsih, mengapresiasi atas Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2020. Fraksi tersebut memahami dan menerima terhadap perubahan APBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Di mana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Sementara keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
Sementara guna mengurangi mematuhi Protokol Kesehatan, sesuai dari kesepakatan bersama antara Pimpinan dan Anggota Dewan menyetujui, Pandangan Umum masing-masing Fraksi diserahkan langsung kepada Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar.
Hasil Pandangan Umum dari fraksi Golkar Demokrat menghimbau dan mengingatkan kepada Kepala OPD untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin untuk antisipasi dan penanganan Covid-19. Fraksi Golkar Demokrat juga menyoroti penjelasan terkait naiknya Belanja Daerah untuk Pelayanan Dasar Pos Dinas Pendidikan yang bertambah menjadi sekitar 152 miliar, yang sebelumnya sebesar 139 miliar. Meningkatnya anggaran tersebut tentu dipengaruhi bertambahnya kegiatan, tetapi sistem belajar mengajar dilakukan secara daring.
Dari fraksi PAN menyampaikan APBD tahun ini mengalami refocusing karena adanya Pandemi Covid 19. Apabila diamati keuangan pemerintah daerah yang saat ini mengalami penurunan. Walau di tengah Pandemi roda pemerintahan dan pembangunan harus tetap berjalan. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar harus memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya.
Fraksi GPN menyarankan kepada seluruh SPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, agar benar-benar jeli di dalam membuat program, agar tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan SILPA di kemudian hari, mengingat pengalaman tahun sebelumnya kami temukan adanya proyek-proyek yang melampaui batas waktu.
Untuk Pandangan Umum Fraksi GPN beranggapan bahwa penanganan dampak ekonomi sebagai akibat penyebaran covid-19 dirasa kurang tepat sasaran. Sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berdaya untuk menghidupi dirinya sendiri. Sehingga sistem bantuan non tunai yang berupa barang dirasa kurang tepat sasaran.
Sedangkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, meski saat ini kita dalam masa Pandemi Covid-19, namun dengan semangat hari Kemerdekaan RI Ke 75 diharapkan bersama-sama bekerja sama dalam pencegahan Covid-19 dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pendapatan Daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi mengalami penurunan dan perubahan. Semua mengalami naik turun dan berakibat pada pembiayaan, seperti penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Dan yang terakhir Pandangan Umum dari Fraksi PKB, adanya APBD Perubahan, pada dasarnya untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga dengan APBD Perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi. Fraksi PKB meminta penjelasan terhadap Bupati, terkait kenaikan anggaran untuk Dinas Pendidikan, lalu turunnya anggaran untuk RSUD Ngudi Waluyo sebesar 5 Milyar, penurunan anggaran Dinas Sosial lebih dari 3 milyar juga meminta penjelasan. (jon)
