NGAWI, SMNNews.co.id – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Ngawi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi gelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pelaksanaan empat program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintahan Desa (Pemdes) se-Kabupaten Ngawi, Senin (26/9/2922)
Kegiatan itu dihadiri Kepala DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi, Arif Syaifudin, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Ngawi, Setyoningsih, serta Kasie Pemdes dari 19 kecamatan dan 100 bendahara Pemdes se-Kabupaten Ngawi.
Kepala BPJAMSOSTEK Madiun, Zakiah, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan ini, dan atas dukungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengimplementasikan pelaksanaan empat program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi.
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Ngawi Sosialisasikan Programnya ke Anggota Forkom KSP/KSPP Syariah
Empat dari lima program BPJS ketenagakerjaan itu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Zakiah berharap kepesertaan untuk 4 program tersebut berjalan dengan baik, sehingga seluruh Pemdes se-Kabupaten Ngawi tidak hanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian, tapi juga jaminan hari tua dan pensiun.
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Ngawi, Setyoningsih menambahkan, Monev ini terkait pelaksanaan empat program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemdes Kabupaten Ngawi.
Tahun ini, Pemkab Ngawi telah menganggarkan kepesertaan mereka untuk program JKK, JKM, JHT dan JP. Sebelumnya melalui APBDes mereka diikutkan dalam dua program yaitu JKK dan JKM.
Setyoningsih menyampaikan, manfaat program yang telah diterima aparatur pemerintahan desa di keempat program itu. Manfaat program JKM bahkan bisa mencakup pada beasiswa.
Nuning, sapaan akrab Setyoningsih, menjelaskan cakupan perlindungan jaminan sosial Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi yang meliputi 213 desa sampai September 2022 sebanyak 2.350 orang.
Dari angka kepesertaan Pemdes tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Ngawi telah memberikan manfaat program kepada 229 peserta dan ahli warisnya sejumlah Rp3.490.737.211.
Secara rinci disebutkan, untuk pembayaran tujuh peserta yang kecelakaan kerja sejumlah Rp168.237.211, sedangkan untuk santunan kematian 90 peserta sebesar Rp3.150.000.000, santunan hari tua 85 peserta senilai Rp331.404.630, dan untuk sembilan peserta pensiun, sebanyak Rp27.741.110, serta beasiswa 38 anak sejumlah Rp172.500.000.
“Manfaat program yang telah kami bayarkan cukup besar, terutama JKM yang lebih dari Rp3,1 miliar, jauh lebih besar dari data iuran kepesertaan. Dan ini membuka mata Pemerintah Daerah serta DPRD, mereka akhirnya tahu bahwa risiko kerja Pemdes banyak terjadi,” tandas Nuning.
Nuning mengatakan, dalam Monev ini juga ditekankan lagi pada desa-desa yang belum melaksanakan empat program BPJS Ketenagakerjaan agar segera menyesuaikan. Karena, di samping manfaatnya yang luar biasa, juga sudah dianggarkan oleh Pemkab dan didorong oleh DPRD Ngawi.
Hal tersebut juga ditegaskan Kepala DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno. Menurut Kabul, DPMD Ngawi sudah mendorong adanya anggaran untuk empat program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh Pemdes Ngawi. Karena itu, dia minta seluruh Pemdes segera menyesuaikan.
Sedangkan Kabid Pemdes dan Kelurahan DPMD Ngawi, Arif Syaifudin, meminta agar apara to ir pemerintahan desa segera menyelesaikan kewajiban pembayaran setelah mendapatkan pencairan dana APBDes. Termasuk diantaranya, membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena ini menyangkut hak jaminan sosial peserta, hak ahli waris peserta, termasuk hak untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Selain Monev, dalam kegiatan ini juga dilakukan pelatihan Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) Online. Nuning mengatakan, pelatihan SIPP Online ini untuk peningkatan kemudahan dalam hal pelaporan data kepesertaan.
Baca Juga : Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Indonesia Tumbuh dan Kuat
Dia menjelaskan, dengan adanya sistem ini, jika ada pergantian atau keluar masuknya peserta tidak perlu datang ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, cukup melalui aplikasi ini. Begitu pula untuk pembayaran iuran kepesertaan, juga bisa lewat SIPP Online.
Menurutnya, SIPP Online memfasilitasi semuanya, utamanya untuk tertib admin pelaporan, tertib pembayaran iuran, dan tertib untuk mengupdate data terkait BSU. Menurutnya, BSU juga menyasar kepesertaan dari Pemdes.
“Kami berharap dari kegiatan ini bisa terjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, sehingga bila terjadi suatu kendala bisa saling berdiskusi untuk menjadi titik temu,” pungkas Nuning. ***
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
