JEMBER, SMNNews.co.id – Kamis (12/02/2026), jajaran Komisi II DPR RI dan Bima Arya Sugiarto, Wakil menteri dalam negeri (Wamendagri) hadir di pendopo bupati Jember dalam rangka sosialisasi Pengawasan Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa.
Dalam sambutan sosialisasi, Bupati Jember, H Muhammad Fawait mengajak jajaran Komisi II DPR RI dan Wamendagri untuk menuntaskan angka kemiskinan di kabupaten Jember.
Mengingat, saat ini kabupaten Jember menyandang peringkat tertinggi angka kemiskinan ekstrim di wilayah Jawa Timur.
“Kemiskinan harus kita tangani bersama – samasama dan pelayanan publik harus kita tingkatkan,” ungkap Bupati Fawait dalam sambutannya.
Lanjut Gus Fawait, meski ada efesiensi anggaran dari pusat, pemerintah kabupaten Jember tidak melakukan pemotongan TPP ASN Jember.
“InsyaAllah kami akan berusaha agar di anggaran perubahan, dana ADD tidak ada pemotongan, mengingat jika perputaran uang di desa banyak maka saya yakin angka kemiskinan akan menurun,” tegasnya.
Sementara Bima Arya Sugiarto, Wamendagri menyampaikan, bahwa untuk menunjang pemerintah desa, pihak pemerintah pusat sudah mengeluarkan program – program prioritas yang bernilai manfaat besar untuk desa.
“Misalnya program Kampung Nelayan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai insentif alternatif selain Dana Desa,” tegas Wamendagri di hadapan awak media.
Wamendagri juga mengatakan bahwa saat ini pusat sedang merumuskan revisi PMK Nomor 49 tahun 2025 yang mengatur teknis penggunaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan DD untuk KDMP.
“Kemendagri melalui Dirjen Kemendes memastikan aparatur desa agar bisa memaksimalkan alokasi DD, termasuk pendapatan asli desa dari pajak, serta bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten,” jelasnya.
Lanjut Bima Arya, sehingga perlu ada penguatan aparatur desa dalam hal tata kelola keuangankeuangan, pungkasnya. (*)
Reporter: Suliyadi.
Editor: Kundari PS.
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
