Karo, suaramedianasional.co.id – Bupati Karo, Terkelin Brahmana didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Gelora Fajar, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala PUPR Paten Purba, Caprilus Barus dan staf Dinas Perhubungan Karo, melakukan survei lokasi rencana pembangunan kantor uji berkala bermotor, Senen (4/2) pukul 13.30 WIB di Desa Bandar Tongging Kecamatan Merek.
Survei ini, menurut Gelora Fajar, adanya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No AJ.402/3/DRJD/VII/2018 tentang Persyaratan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, menyebutkan Kabupaten Karo sebagai salah satu dari 16 daerah penyelenggara pengujian kendaraan bermotor, agar segera melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan yg mengacu PP 55/2012 tentang kendaraan.
“Pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pengujian yg memiliki prasarana dan peralatan pengujian(gedung uji dan alat uji) yang akurat, didukung oleh tenaga penguji yg memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji kendaraan bermotor,” kata Gelora Fajar.
Dishub Karo sempat menghentikan pengujian berkala bermotor (KIR) sejak Desember tahun lalu, karena belum memiliki lahan untuk pelaksanaan uji kendaraan. ” Selama ini Karo menumpang uji ke Kabupaten Dairi karena di sana sudah memenuhi persyaratan,” katanya.
Menurut Gelora Fajar, pihaknya berharap lokasi di Bandar Tongging, cocok dan pihaknya dapat mengajukan analisa estimasi rancangan anggaran biaya pengadaan alat uji dan anggaran pembangunan gedung uji KIR, di anggaran P-APBD 2019.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengatakan, lahan yang disurvey sudah milik Pemkab tepatnya dalam pengelolaan Dinas Pertanian Kabupaten Karo. “Rencananya ya tahun 2019 ini harus sudah dibangun, luasan 50 x 17 meter, saya pikir cukup, jadi dapat segera direncanakan anggarannya,” kata Terkelin.
Bila di Karo ada lahan uji dan dapat melakukan uji KIR sendiri, masyarakat setempat tak perlu ke Dairi. “Kasihan kita melihat masyarakat yang tinggal di desa mengeluarkan banyak uang akibat pengujian KIR harus ke Dairi,” ungkap Terkelin Brahmana.
Kepala Bappeda Karo, Nasib Sianturi mengatakan lahan tersebut memadai untuk uji KIR. “Kami juga sudah terima RAB untuk membangun gedung dan pengadaan alat uji KIR ini dari Dinhub, harapan kita ya bisa dianggarkan di perubahan APBD tahun ini,” ujar Nasib Sianturi. Keseluruhan biaya yang harus disiapkan Pemkab meliputi gedung uji KIR serta alatnya yabg ditaksir Rp 6,9 M. “Rinciannya kan untuk gedung Rp 1 M sedangkan alat-alat uji KIR kita rencanakan Rp 5,9 M,” ujar Nasib Sianturi.
Program ini menjadi salah satu prioritas dalam P-APBD 2019 nantu, agar warga Karo tidak perlu jauh-jauh untuk ikut uji KIR. (ius)
