Medan, suaramedianasional.co.id – Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Selasa (26/3), di Medan. LAPOR ini diharapkan menjadi sarana interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis media sosial. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan ada 33 kabupaten dan kota se-Sumut yang ikut serta meluncurkan LAPOR ini. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan publik.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah, beserta pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota se-Sumut. “Setelah kami sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Karo ikut menandatangani peluncuran aplikasi LAPOR ini, tentu harus lebih berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan efisien,” ujar Terkelin Brahmana.
LAPOR juga dapat menjadi salah satu penunjang kecepatan dan pengelolaannya diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan unge-unegnya kapan saja dan dimana saja secara online. Namun tentu saja, akan tetap diadakan verifikasi atas semua masukan dan keluhan yang disampaikan tersebut. “ Sistemnya kan instansi nanti akan langsung merespon dan menindaklanjutinya secara cepat dan meneruskan ke bidang terkait yang ditanya masyarakat,” sambung Terkelin.
Sistem LAPOR ini sangat membantu pencegahan OPD melanggar tupoksi mereka. Aduan pun akan diverifikasi bahkan tak menutup kemungkinan dengan turun lapangan langsung misal dengan sidak dan pemeriksaan langsung. Pengaduan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, semuanya belum ada batasan waktunya ditentukan, sepanjang pelaporan masuk dalam aplikasi serta belum ditangani, maka kode warna di aplikasi LAPOR akan tetap berwarna merah.
Sementara pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karo, Jonson Tarigan mengatakan, dengan terkoneksinya Kabupaten Karo ke aplikasi LAPOR, pelaksanaan pengelolaan pemerintah tak bisa dibuat main-main. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan KemenPAN-RB sehingga tak boleh dipandang sepele. “Aduan yang belum ditangani akan terus berwarna merah sedangkan bila sudah diselesaikan akan menjadi hijau,” kata Jonson.
Kabupaten Karo meneguhkan kembali komitmen dengan penandatanganan penggunaan aplikasi LAPOR ini karena sebenarnya sudah terkoneksi sejak tahun 2017 lalu. “Tahun lalu misalnya ada 18 aduan namun karena sudah diselesaikan ya warnanya menjadi hijau,” kata Jonson Tarigan.
Belasan kasus itu antara lain di Dinas Pendidikan ada 2 kasus, PUPR 3 kasus, PDAM 2 kasus, Dinas Lingkungan Hidup 1 kasus, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 6 kasus, BKD 2 Kasus, Dinas Kesehatan 1 kasus dan KPU 1 kasus.
Pelaporan-pelaporan yang menyangkut tindak pelanggaran juga langsung ditangani bersama OPD terkait dalam hal ini Inspekorat. Kepala Inspektorat Karo, Philemon Brahmana, menjamin pihaknya akan turun tangan bila aduan itu terkait dengan tupoksi yang diemban OPD yang digawanginya tersebut. “Bila ada tembusan bahwa indikasinya perlu penyelidikan oleh inspektorat ya akan kita lakukan, makanya kami akan terus koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait berbagai pengaduan yang masuk dalam aplikasi LAPOR ini,” ungkapnya. (ius)
