Probolinggo, suaramedianasional.co.id –
Bupati Probolinggo P.Tantriana Sari memimpin rapat koordinasi (rakoord) persiapan tahapan Pemilu tahun 2019 di ruang pertemuan Jabung Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dihadiri oleh Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi beserta segenap Komisioner KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas.
Ketua KPU Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi mengatakan hingga saat ini personil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 di Kabupaten Probolinggo sudah lengkap. “Untuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PAM PPS akan kami rekrut pada 28 Pebruari hingga 27 Maret 2019. Kami sudah menginventarisir dan berkoordinasi dengan Camat termasuk Satpol PP dan Linmas. Untuk logistik kami juga telah menyediakan kotak suara dan bilik suara,” katanya.
Menurut Zubaidi, saat ini jumlah personil yang akan bertugas pada Pemilu 17 April 2019 mendatang terdiri dari PPK sebanyak 120 orang di 24 kecamatan, PPS sebanyak 990 orang, KPPS sebanyak 24 ribu orang yang akan bertugas pada 3.498 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan PAM TPS 6 ribu orang. Sehingga totalnya mencapai 32.572 orang. “Daftar pemilih kita mencapai 884.636 pemilih yang telah ditetapkan. Lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Kami juga mau memperkenalkan calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor 01 dan 02. Untuk DPD RI Dapil Jawa Timur sebanyak 48 orang. Partai politik (Parpol) secara nasional berjumlah 16 parpol. Untuk di Kabupaten Probolinggo berjumlah 14 parpol karena PKPI dan Partai Garuda belum menyerahkan calonnya. Serta 4 parpol lokal Aceh,” jelasnya.
Zubaidi juga memperlihatkan contoh surat suara yang asli. Ketika masuk dalam TPS nantinya masyarakat akan mendapatkan 5 surat suara. Untuk DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, caleg tidak ada fotonya hanya gambar partai politik disertai nama calon dan nomor urut. Surat suara untuk DPR RI Dapil II adalah warna kuning. Hal yang sama berlaku untuk surat suara DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil III. Dibelakangnya bedanya warna biru. Sementara untuk DPRD Kabupaten Probolinggo berjumlah 7 Dapil warnanya hijau. Untuk DPD RI Dapil Jawa Timur ada fotonya dan berwarna merah. Untuk Presiden dan Wakil Presiden RI juga ada fotonya dan warnanya abu-abu kecil sekali. “Kalau melihat dari proses ini kita masuk ke TPS jam 7 kita ngantri nukar C6 duduk antri dipanggil akan mendapatkan 5 surat suara. 4 surat suara besar dan 1 surat suara kecil. Semoga para OPD dan Camat ini bisa menjadi kepanjangan KPU. Biliknya seperti itu dan surat suara besar sekali. Jumlah kursi untuk DPR RI sebanyak 575 kursi. Provinsi Jawa Timur sebanyak 120 kursi dan DPRD Kabupaten Probolinggo sebanyak 50 kursi. Sementara yang mendaftar sebanyak 548 orang,” terangnya.
Lebih lanjut Zubaidi menambahkan kegiatan ini kami lakukan supaya ada bentuk fasilitasi dari Pemkab Probolinggo. Karena KPU tidak bisa menyelenggarakan Pemilu tanpa fasilitasi Bupati, Forkopimda, OPD terkait dan Camat. Ada beberapa poin fasilitasi yang diharapkan. Kepada Dinas PMD diharapkan ada penyediaan seragam bagi personil di 3.498 TPS. Kalau untuk honornya melekat kepada KPU Kabupaten Probolinggo. “Dengan Bagian Pemerintahan, kami membutuhkan gudang di setiap Kecamatan. Karena SOP kepolisian semua logistik wajib masuk di gudang. Untuk Pilbup dan Pilgub saja tidak cukup apalagi 5 kotak suara. Bagi Kecamatan yang tidak punya gudang, kami minta dispensasi kantor-kantor dekat dengan Kecamatan. Kalaupun tidak ada dari pihak pemerintah, kami akan sewa,” tambahnya.
Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, menyampaikan bahwa dari pemaparan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Probolinggo, ada beberapa catatan yang harus segera dilakukan. Dinas PMD terkait dengan seragam dan identitas petugas PAM TPS harus segera ditindaklanjuti dan dibebankan kepada anggaran desa masing-masing sehingga akan lebih ringan tugas dari Pemkab Probolinggo. Tentunya harus berkoordinasi apakah diseragamkan se-Kabupaten Probolinggo atau per kecamatan. “Silahkan Dinas PMD, Camat dan Kepala Desa untuk berdiskusi dan bermusyawarah. Karena ini berkaitan dengan jumlah yang cukup besar sehingga kita harus menjaga kekompakan bersama. Kemudian untuk penunjukan Satpol PP harus segera membuat surat permohonan rekomendasi untuk selanjutnya penempatan oleh KPU. Per TPS ada 2 petugas PAM. Untuk Bagian Administrasi Pemerintahan segera mengecek aset-aset Pemda dan berkoordinasi berapa luasan ruang yang dibutuhkan KPU. Hal ini menjadi dasar bagi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kecamatan untuk mengkaji aset di Kecamatan. Sekaligus berkoordinasi dengan Forkopimka terkait keamanan agar tidak ada masalah,” ungkapnya.
Menurut Bupati Tantri, yang menjadi catatan bagi masing-masing OPD bahwasanya menjadi semangat bagi semuanya pemilu yang digelar 17 April 2019 adalah hajat bersama. Karena hajat bersama maka harapannya sukses dan target partisipasi 77,5% bisa terpenuhi. Bagaimana 17 April rakyat di 23 kecamatan di 330 desa/kelurahan lebih semangat karena potensi yang dipilih lebih banyak. Tentunya bagaimana keluarga Pemda bisa meneruskan informasi ini kepada kepala desa untuk membantu KPU bagaimana target ini mampu dicapai bersama. “Memang ada sebuah tantangan bagi kita bersama. Berkaca di pilkada lalu yang kertas surat suaranya hanya sebesar map ada nama dan fotonya. Kalau surat suara pilpres dan DPD tidak ada masalah. Tetapi untuk legislatif tentunya akan ada kebingungan dari masyarakat. Hanya ada nama tanpa foto. Bagi Kesbangpol, perlu membuat konsep surat ditujukan kepada segenap ormas untuk membantu proses sosialisasi kepada masyarakat dalam forum pengajian termasuk pembuatan Desk Pemilu,” tegasnya.
Untuk Dispenduk Capil terang Bupati Tantri, nantinya harus digenjot proses perekaman e-KTP. Meskipun dalam Pilkada lalu dengan suket (surat keterangan) masih bisa mencoblos, perekaman e-KTP akan terus ditingkatkan untuk mengurangi celah hukum dan antisipasi keharusan menggunakan e-KTP saat mencoblos. “Selama ini sosialisasi terkait tahapan Pemilu sudah maksimal dan berjalan dengan baik, tinggal memantapkan dan menambahkan ritme tersebut dengan terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi ini harus sukses dab aman,” pungkasnya. (edy)
