NGAWI, SMNNews.co.id – Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), mengadakan silaturahim nasional dengan PDI Perjuangan, Sabtu (6/11/2022).
Hadir di forum itu, Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Pembina Utama Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara Budiman Sujatmiko.
Selain itu juga tampak Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi dan wakil ketuanya Budi Sulistyono, Bupati Ngawi Ony Anwar, Bupati Nganjuk Marhaen, Wakil Bupati sekaligus Ketua DPC PDIP Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko serta Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar.
Para kades ini, mengusulkan perubahan UU No. 6/2014 tentang Desa. Hal ini menyangkut periodisasi masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan tiap orang dibatasi menjabat maksimal dua kali periode.
“Hal itu berbeda dengan yang berlaku sekarang dimana tiap periode enam taun dan maksimal seseorang bisa dipilih tiga kali menjadi kades,” ungkap Munawar, Ketua AKD Provinsi Jatim.
Menurut Munawar, beberapa pertimbangan jadi dasar unruk mengusulkan perubahan periodisasi masa jabatan kades itu.
“Salah satu pertimbangannya ya perhelatan pilkades yang menelan dana, masa jabatan kades enam tahun itu pendek dan kurang optimal merealisasikan program,” ungkap Munawar.
Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan PDI Perjuangan sepakat bahwa desa menjadi tumpuan kemajuan untuk mendukung kekuatan bangsa. Usulan ini menurutnya perlu dikaji lebih lanjut.
“PDI Perjuangan sepakat, desa adalah pusat kemajuan yang memastikan stabilitas politik di tempat itu. Sehingga perubahan periodisasi masa jabatan kades ini menarik untuk ditanggapi,” ungkap Hasto Kristiyanto.
Hasto mengaku belum berbicara pada wakil partainya di DPR RI. Namun dia berjanji akan usul agar DPP menugaskan Budiman Sujatmiko dan Budi Sulistyono, keliling nusantara bertemu kades dan menjaring tanggapan tentang gagasan perubahan periodisasi masa jabatan kades itu.
“Para kades harus solid mengerucutkan langkah ini. Perubahan undang-undang nantinya bisa sebagai inisiatif DPR RI atau pengajuan oleh pemerintah,” pungkasnya.***
