Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop keselamatan pasien di Gedung Pertemuan Balai Hinggil Paseban Sena Probolinggo, Senin dan Selasa (1-2/4/2019).
Kegiatan ini diikuti oleh 231 orang peserta yang terbagi dalam 2 (dua) gelombang terdiri dari gelombang I sebanyak 116 orang dan gelombang II sebanyak 115 orang. Serta 15 orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber hadir dari Surveior Komisi Akreditasi FKTP.
Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kabupaten Probolinggo Mursid mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas melalui suatu sistem dimana semua karyawan yang ada di puskesmas memahami akan pentingnya membuat pasien menjadi lebih aman.
“Selain itu, untuk mengetahui tujuh standar keselamatan pasien, untuk mengetahui sasaran keselamatan pasien serta untuk mengetahui langkah-langkah menuju keselamatan pasien,” katanya.
Menurut Mursid, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seluruh unit pelayanan yang ada dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat dan karyawan yang bekerja di puskesmas.
“Program mutu dan keselamatan pasien merupakan program yang wajib direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti di seluruh jajaran yang ada di puskesmas mulai dari kepala puskesmas, penanggung jawab pelayanan klinis dan seluruh karyawan,” jelasnya.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto mengungkapkan keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk juga untuk puskesmas. Oleh karena itu perlu kiranya memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya keselamatan pasien di puskesmas.
“Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan di puskesmas meliputi keselamatan pasien, keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di puskesmas yang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan lingkungan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan puskesmas. Kelima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan,” katanya.
Menurut Anang, keselamatan pasien merupakan syarat untuk diterapkan di semua puskesmas yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Puskesmas. Oleh sebab itu, puskesmas harus meningkatkan mutu klinis dan keselamatan pasiennya. “Standar keselamatan pasien meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien dan komunikasi,” jelasnya.
Anang juga menerangkan pelaksanaan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien wajib mengupayakan penemuan sasaran keselamatan pasien yang meliputi ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan pengurangan resiko pasien jatuh.
“Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks dan berpotensi terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Data tentang KTD di Indonesia menunjukkan bahwa Kejadian Nyaris Cedera (KNC) masih langka, namun terjadi peningkatan tuduhan mal praktek yang belum tentu sesuai dengan pembuktian akhir. Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka pelaksanaan program keselamatan pasien puskesmas perlu menjadi perhatian khusus,” pungkasnya. (edy)
