Ngawi, suaramedianasional.co.id – Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 yang disampaikan pemerintah ke dalam rapat paripurna DPRD Ngawi, Jumat (21//6/2019), mendapat sorotan tajam. Panen kritik dari fraksi-fraksi di DPRD ini disebabkan rendahnya serapan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kurangnya sektor belanja publik jadi prioritas pemerintah.
Berbagai fraksi dalam pandangan umumnnya memberikan sorotan pedas pada sisa lebh pagu anggaran (silpa) yang mencapa Rp 232 M, dan membuktikan tidak efektifnya perencanaan yang digagas OPD. “Dari sisi prioritas pembelanjaan sektor publik juga hanya mendapat pors sekitar8 persen, ini berada d bawah rata-rata prioritas yang dilaksanakan kabupaten dan kota lain di Jatim yang mencapai 48 persen untuk sektor publik,” ungkap Amirul Yati, juru bicara Fraksi Nurani Demokrat.
Rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota keuangan LPP APBD 2019 dan pandangan umum fraksi ini, menurut Ketua DPRD Dwi Riyanto Jatmiko, memang memberikan gambaran besarnya silpa yang memberikan dampak kurang positif bagi performa APBD Ngawi 2019. Antok, sapaan akrab Ketua DPRD Ngawi ini menyatakan, ratusan miliar silpa tersebut, berasal dari sisi pendapatan maupun pengeluaran yang tidak sempat terserap. “Dari sisi pendapatan, ada sekitar 13 persen pendapatan yang belum sempat tercatatkan karena datang setelah APBD ditetapkan,” ungkapnya.
Hal itu, dicontohkan Antok, pada pendapatan atas hibah dana bagi hasil pajak migas yang mencapai Rp 120 M namun baru tercatat sekitar Rp 80 M. “Ada sekitar Rp 30 M yang belum tercatat. Ini jadi catatan karena kesempatan bagus sebab dana itu sifwatnya variable cost, akan dapat menunjang pembangunan kita bila terencana sejak awal,” tuturnya.
Sedangkan sisi pengeluaran, harus diakui memang ada beberapa rencana kegiatan yang belum diserap OPD dan juga pelaksanaan yang menunggu petunjuk pusat seperti kegiatan dalam DAK maupun penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain itu, ada sisa lebih hasil lelang yang tercatat kembali ke kas daerah. “Sedangkan soal keberpihakan pada sektor belanja publik yang dinilai kurang memang harus menjadi evaluasi bersama terutama dari pemerintah, harus dapat lebih memberikan prioritas pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Wabup Ngawi, Ony Anwar, mengakui besarnya silpa yang mempengaruhi performa APBD Ngawi menjadi kurang bagus. Menurut dia, ada kehati-hatian dari OPD dalam melaksanakan sesuatu program dan kegiatan, apalagi dengan sistem bugetting saat ini. “Sebagian belum terserap karena memang belum bisa dilakukan, perencanaan akan kita evaluasi agar lebih baik,” ujarnya.
Sedangkan soal sorotan terhadap sektor belanja publik yang kurang mendapat tempat, menurut Ony, harus dikaji lagi dalam sektor belanja langsung yang sebenarnya bukan hanya pada belanja aparatur. “Di situ juga ada belanja untuk hibah dana ke masyarakat, ini kan juga untuk kepentingan publik,” ungkapnya.
Walaupun menuai sorotan tajam, fraksi-fraksi di DPRD menyatakan menerima LPP APBD 2019 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna lanjutan yang dilaksanakan Senin, 24 Juni mendatang. (ari)
