BANYUWANGI, SMNNews.co.id – Hearing lanjutan yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi di hadiri oleh Komisi I DPRD Banyuwangi, Forum Masyarakat Banyuwangi dan Kepala kantor ATR/BPN Banyuwangi.
Dalam acara hearing tersebut Komisi I DPRD Banyuwangi mengharap ada titik temu atau solusi atas persoalan pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat Banyuwangi.
Forum Masyarakat Banyuwangi Helmi Rosadi menyampaikan, kenapa kita hearing di Gedung DPRD ini karena masih banyaknya persoalan-persoalan yang ada di ATR/BPN seperti lambanya pihak ATR/BPN menyelesaikan berkas serta pelayanan yang rumit belum lagi adanya pungli, Senin (3/4/2023).
Menurut Helmi, pihaknya sekarang ini bersama masyarakat yang merasa di permainakan oleh pihak ATR/ BPN Bànyuwangi agar dalam kesempatan hearing ini Kepala Kantor ATR/ BPN Memberikan jawaban karena kemarin waktu hearing yang pertama tidak hadir.
“Saya sekarang ini bersama beberapa perwakilan mayarakat yang sudah mengeluh kepada saya tentang pelayanan dan juga adanya pungli jadi biar mereka sampaikan dimuka forum ini karena sifatnya terbuka,” terang helmi.
Menurut salah satu perwakilan dari masyarakat Imam Rosadi menyampaikan, jika dirinya mengurus berkas di kantor pertanahan dan setiap kali ingin bertemu dengan Kepala kantor ATR/BPN tidak pernah ditemui dan selalu yang menemui Stafnya.
“Saya ini sudah beberapa kali mengurus berkas dan ingin sekali ketemu kepala kantor tidak pernah ditemui dan saya selalu ditemui oleh Stafnya padahal berkas saya ini harus dikonsultasikan oleh kepala kantor dan apa bisa seorang Staf menjawab, saya yakin mereka hanya kapasitas Staf jelas tidak mengerti,” cetusnya.
Sementara itu kepala kantor ATR/BPN Banyuwangi Budiono mengatakan, setiap bulanya sekitar 6 ribu samapai 7 ribu kemudian saya diperintahkan oleh pimpinan mulai tanggal 4 Agustus tahun 2021 pada posisi itu kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tunggakan pelayanan sejumlah 14.672.
“Kami lakUkan setiap hari, mungkìn sampai dengan hari ini belum bisa memuaskan semuanya tapi sudah kami lakukan dan banyak sekali perubahan perubahan,” kata Budiono.
“Supaya diketahui semuanya dari 14.672 ini dengan 7 ribu setiap bulan pelayanan ditambah program nasional sekitar 60rb kalau kemarin 64 ribu dan sudah ada 525 sertifikat alhamdulilah sudah akan selesai,” lanjutnya.
Menanggapi jawaban dari kepala Kantor ATR/BPN Banyuwangi, Komisi I DPRD Michael Edy Haŕyanto mengatakan, agar pihaknya langsung saja berikan jawaban atas apa yang sudah di tanyakan oleh masyarakat biar tidak bertele-tele.
“Kita disini ini mencarikan solusi yang terbaik karena disini bukan pengadilan dan srbagainya karena di DPRD ini masyarakat mengeluh pada kami ada hambatan atau halangan yang terjadi maka kami memberi fasilitas untuk mrnyelesaikan persoalan-persoalan krmudian kalau sudah ketemu seperti ini mari kita selesaikan dengan baik demi masyarakat Banyuwangi,” tegasya. (adv/rica)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
