Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/1/2019) menggelar kegiatan fasilitasi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia jasa konstruksi di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.
Fasilitasi penguatan SDM penyedia jasa konstruksi ini diikuti oleh 70 penyedia jasa konstruksi dengan rincian kontraktor jasa konstruksi sebanyak 60 penyedia dan konsultan jasa konstruksi sebanyak 10 penyedia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, Ketua Gapensi Kabupaten Probolinggo H. Ismail Slamet Marlianto, Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Prijono dan sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Prijono mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi dan konsultansi dalam menyediakan jasa konstruksi dan konsultansi. “Tujuannya agar penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo lebih profesional dan mempunyai daya saing dalam menyediakan jasa konstruksi dan konsultansi,” ungkapnya.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, mengatakan infrastruktur jalan merupakan komponen utama dari pelayanan mode transportasi di Indonesia yang melayani 70% angkutan barang dan 82% angkutan penumpang. Demikian pula di Kabupaten Probolinggo yang menjadi bagian kecil Indonesia, sehingga prioritas pembangunan pada 3 (tiga) tahun terakhir terfokus pada infrastruktur jalan. “Pada tahun 2017 dan 2018, Pemkab Probolinggo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 275 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan sehingga kondisi jalan mantap melonjak dari 78% menjadi 88%. Sedangkan tahun 2019 ini anggaran yang disiapkan sebesar Rp 101,3 miliar dengan harapan kondisi jalan mantap dapat mencapai 91% diakhir tahun,” katanya.
Bupati Tantri, juga menjelaskan masih terdapat kekurangan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu kualitas pelaksanaan pembangunan yang masih belum optimal atau belum memenuhi standart profesionalitas yang diinginkan. “Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan SDM yang ada di Kabupaten Probolinggo baik di internal institusi pemerintah maupun di eksternal pemerintah meliputi penyedia jasa konstruksi, konsultansi dan masyarakat pengguna infrastruktur jalan itu sendiri, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM para stakeholder tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Tantri menegaskan, pada tahun 2019 ini Kabupaten Probolinggo telah melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan program hibah PRIM (Provincial Road Inprovement aha Maintenance) yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang difokuskan di Kawasan Strategis Pariwisata Bromo Tengger Semeru (KSPBTS).
“Besar anggaran yang dikerjasamakan adalah sebesar Rp 159,7 miliar dengan rincian tahun 2019 sebesar Rp 37,82 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 72,69 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 49,2 miliar. Dimana 40% dari anggaran tersebut akan direimbuse atau dikembalikan oleh Pemerintah Australia. Saya berharap para kontraktor dan konsultan di Kabupaten Probolinggo dapat ikut serta dalam pelaksanaan program PRIM ini,” tambahnya.
Bupati Tantri, dalam penjelasannya untuk mendapatkan reimbuse tersebut akan dilakukan verifikasi hasil pelaksanaan dengan pengawasan yang cukup ketat. Oleh karena itu diharapkan pengusaha di Kabupaten Probolinggo bisa menyesuaikan semua persyaratan yang diberikan sehingga tingkat pengembalian anggaran bisa maksimal bahkan harapannya bisa 100%. “Saya berharap kesempatan ini tidak disia-siakan karena program PRIM ini bukan saja akan membuat jalan yang terbangun berkualitas tinggi tetapi juga akan memberi ilmu dan pengalaman kepada kita, khususnya para penyedia jasa sehingga dapat lebih profesional, tangguh dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha di luar Kabupaten Probolinggo,” terangnya.
Bupati Tantri mengharapkan pelaksanaan program PRIM ini dapat direplikasi untuk program-program lainnya seperti PAU, DAK dan lainnya sehingga sistem pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo menjadi profesional dan berdaya saing tinggi. “Hal ini tentunya akan menjadi sebuah legacy bagi saya pada periode kedua ini. Sekaligus memberikan kesan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (edy)
