Fauzi Ketua DPD SPSI: Pemerintahan Pusat Segera Merevisi Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015

Sidoarjo, suaramedianasional.co.id – Sebanyak 6000 karyawan di seluruh Jatim memadati GOR Kabupaten Sidoarjo, Minggu (03/03) dalam rangka menghadiri HUT SPSI ke 46. Dalam acara tersebut, hadiri pula Khofifah Indar Parawansa Gubenur Jawa Timur di dampingi Wakil Gubenur Emil Elistiyanto Dardak, Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali, Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan. Ketua DPD SPSI Jatim H. Ahmad Fauzi mengatakan, di HUT SPSI ini, kami mengharapkan Pemerintahan pusat agar segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang masalah upah. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, menyebabkan perbedaan atas gaji buruh antara Kabupaten/kota. Karena ini menjadi penyumbang disparitas UMK antar Kabupaten/kota khususnya di Jawa Timur,”katanya. Fauzi juga mencontohkan tentang perbedaan UMK antara Kabupaten Lamongan  yang UMKnya hanya Rp.2 juta, sedangkan di Kabupaten Gresik UMK ditetapkan Rp.3,8 juta. Begitu juga di Kabupaten Pasuruan dan di Kota Pasuruan yang hanya di pisahkan jalan pembatas saja, juga mengalami perbedaan masalah UMK. Maka dari itu, kalau hal ini dibiarkan disparitas ini akan semakin lebih besar lagi,”terangnya. Ketua DPD SPSI Jatim meminta agar usulannya ini bisa sampai ke Pemerintah Pusat dan Menteri. Hal ini agar tidak memicu perbedaan besar nilai UMK di setiap Kabupaten/Kota. Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menegaskan, komitmennya untuk membangun tenaga kerja terdidik atau skilled labour di Jatim. Ini karena rata-rata pekerja di Jatim masih tergolong unskilled alias tidak terdidik, dimana sebanyak 49% tingkat pendidikannya masih Sekolah Dasar (SD) kebawah, lalu hanya 18% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Dari situ, kita bisa menghitung bahwa sebagian besar tenaga kerja di Jatim adalah unskilled labour, maka yang harus diikhtiarkan adalah bagaimana pekerja ini mengarah pada skilled labour,” tegas Gubernur Khofifah.

Guna meningkatkan skilled labour, lanjut Gubernur Khofifah, maka Pemprov Jatim akan membangun kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi. Salah satunya, dengan membangun sekitar seratus Balai Latihan Kerja (BLK) yang berbasis Pesantren diseluruh Jatim. Hadirnya BLK juga diharapkan akan menghasilkan SDM yang memiliki skill, sehingga siap bersaing di dunia kerja.

“Kalau masih unskilled labour, pasti mereka menerima pekerjaan apa saja. Ini sangat berbeda dengan yang sudah memiliki skill,” katanya sembari menambahkan, BLK Ini akan mengurangi jumlah angka pengangguran terbuka di Jatim, yang saat ini lebih banyak didominasi lulusan SMK. Dimana hanya 11% saja lulusan SMK yang bisa masuk pasar kerja, sementara lulusan SMA sebesar 14,5%.

Selain membangun BLK, Gubernur Khofifah juga akan menyiapkan Millennial Job Center yang dipusatkan di kelima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jatim, yakni Bakorwil Madiun, Bojonegoro, Malang, Pamekasan, dan Jember. Millennial Job Center ini akan menjadi penguatan dari berbagai kreativitas dan inovasi, khususnya terkait tren gig economy. Dalam acara HUT SPSI ke-46 tidak dihadiri Presiden RI hanya di wakili oleh Rosan Roeslani Ketua Kadin Pusat. Ia juga berjanji akan menyampaikan usulan buruh ini ke Presiden RI Joko Widodo yang batal hadir di acara ini,”ucap Rosan. (try)