JEMBER, SMNNews.co.id – Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa defisit dalam rancangan anggaran daerah bukan berarti Kabupaten Jember mengalami kekurangan uang. Menurutnya, defisit merupakan bagian dari strategi politik anggaran untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, termasuk mengantisipasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Fawait usai mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember terhadap rancangan anggaran daerah, Jumat (04/09/2026).
Ia menilai, berbagai masukan dan saran yang disampaikan fraksi merupakan hal positif untuk penyempurnaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
Gus Fawait juga menyoroti besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Jember, khususnya di sektor pendidikan, pertanian dan infrastruktur.
Menurutnya, pada sektor pendidikan, Jember kembali mendapatkan alokasi besar untuk program revitalisasi sekolah. Bahkan, nilai dukungan tersebut disebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau tahun 2025 kita terbesar, tahun ini insyaallah terbesar lagi. Angkanya jauh lebih besar dibanding tahun 2025,” ungkapnya.
Tidak hanya pendidikan, sektor pertanian dan infrastruktur juga disebut mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat. Termasuk dana transfer pusat yang menurut Gus Fawait cukup besar dibandingkan sejumlah kabupaten lainnya.
Meski demikian, ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini tetap membutuhkan pengelolaan yang hati-hati, terutama akibat kebijakan efisiensi.
Gus Fawait menegaskan, seluruh sumber daya anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk mencapai target utama pemerintah daerah, yakni pengentasan kemiskinan.
“Filosofi tujuan berbangsa dan bernegara itu adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu selalu ditandai dengan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Perbedaan Data Kemiskinan
Terkait adanya perbedaan pandangan mengenai angka kemiskinan, Gus Fawait meminta agar pembahasan tidak hanya melihat data pada satu periode.
Ia menilai, data kemiskinan harus dibandingkan secara konsisten dari tahun ke tahun sehingga perkembangan yang terjadi dapat terlihat secara objektif.
“Kalau kita mau pakai BPS ya BPS terus, kita mau pakai World Bank ya World Bank terus. Tidak boleh sekarang pakai BPS, berikutnya pakai World Bank. Datanya tidak konsisten namanya,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat dan media melihat tren kemiskinan dalam rentang waktu yang lebih panjang, bukan hanya terpaku pada angka terbaru.
Menurutnya, baik berdasarkan data Badan Pusat Statistik maupun World Bank, angka kemiskinan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.
“Kalau melihat data jangan cuma data sekarang saja, tapi data-data tahun sebelumnya. Lima tahun, sepuluh tahun, makin panjang makin bagus,” tuturnya.
Defisit Bukan Berarti Kekurangan Uang
Menanggapi sorotan mengenai rencana defisit anggaran serta penggunaan dana talangan, Gus Fawait kembali menegaskan bahwa istilah tersebut tidak boleh dipahami sebagai tanda bahwa Pemkab Jember kehabisan uang.
Ia menjelaskan, defisit dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan anggaran untuk memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya secara lebih efektif pada tahun berikutnya.
“Defisit itu bukan berarti kita kekurangan uang. Defisit itu bagian dari politik anggaran,” jelasnya.
Sebagai contoh, apabila pada 2027 terdapat defisit, salah satu pertimbangannya adalah mengantisipasi SiLPA tahun anggaran 2026 agar dapat dimanfaatkan lebih awal pada 2027.
Menurut Gus Fawait, pola tersebut diperlukan agar anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun dan kemudian kembali menghasilkan SiLPA yang tinggi.
Hal yang sama berlaku ketika ada usulan agar tambahan anggaran dari pemerintah pusat dialihkan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur.
Gus Fawait menyatakan dirinya sepakat bahwa infrastruktur harus menjadi prioritas. Namun, pembangunan yang dipilih harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan hingga akhir tahun.
“Saya setuju untuk infrastruktur, tapi ingat infrastruktur yang kiranya nanti bisa dikerjakan sampai akhir tahun, tidak menimbulkan SiLPA baru lagi,” katanya.
Ia mengingatkan, jika seluruh tambahan anggaran langsung diarahkan pada proyek infrastruktur yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang, justru berpotensi membuat anggaran tidak terserap optimal dan kembali menjadi SiLPA.
“Kalau SiLPA-nya tinggi, nanti saya lagi,” paparnya.
Gus Fawait menegaskan, prinsip utama dalam penyusunan anggaran bukan sekadar memperbesar belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jember. (adv)
Reporter: Suliyadi.
Editor: Kundari PS.
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
