MADIUN, SMNNews.co.id – Puluhan juru parkir Pasar Sleko, Kota Madiun, menggelar aksi protes, Selasa (29/3/2022).
Mereka menggeruduk DPRD Kota Madiun akibat kebijakan parkir elektronik oleh Pemkot, yang membuat para jukir kehilangan pendapatan.
Puluhan juru parkir yang tergabung dalam Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Federasi Serikat Buruh Militan (F-Sebumi) itu, ditemui Ketua DPRD Kota Madiun, Andiraya Bagus Miko Saputra.
Puluhan mantan juru parkir ini memandang, kebijakan parkir elektronik oleh Pemkot tidaklah tepat. Mestinya, memberikan peluang kerja dan kesempatan mencari nafkah bagi warga Kota Madiun, harus turut jadi pertimbangan penting. Apalagi, setelah banyaknya pukulan ekonomi pada masyarakat semasa pandemi Covid-19.
“Tiga bulan lalu e-parkir diberlakukan di Pasar Sleko dan itu juga berarti menambah jumlah pengangguran baru. Puluhan orang. Kami menganggur selama parkir elektronik diujicobakan,” ujar Aris Budiono, perwakilan SBMR.
Aris Budiono juga menyebutkan, adalah kurang adil untuk rakyat kecil dan justru bisa tidak efisien, apabila pertimbangan memberlakukan e-parkir oleh Pemkot, hanyalah semata menambah pendapatan daerah.
Faktanya, ada dampak ekonomi pada puluhan kepala keluarga yang selama ini mengandalkan pendapatan sebagai juru parkir. Mereka kini, harus terima nasib sebagai pengangguran baru dan menjadi beban pemerintah. Keberadaannya digantikan mesin elektronik, tanpa mendapatkan solusi ekonomi lainnya.
“Selama tiga bulan ini tidak tahu bekerja apa, bahkan ada dua rekan kami yang mau membeli susu untjk anaknya saja tidak bisa,” keluh Aris Budiono, di depan para wartawan.
Aris juga mengatakan bahwa kebijakan parkir elektronik yang sekarang diterapkan di Pasar Sleko bukanlah solusi tunggal atas potensi terjadinya kebocoran PAD dari sektor retribusi. Apalagi, bila hal itu mengatasnamakan rekomendasi KPK.
“Rekomendasi KPK itu pada memberantas kebocorannya bukan keharusan mengubah parkiran Pasar Sleko dengan sistem parkir elektronik,” terang Aris.
Pemkot Madiun sendiri juga dinilai tidak memikirkan nasib puluhan jukir yang secara mendadak kehilangan pendapatan.
Mereka pun kian resah sebab ada kabar bahwa sistem itu akan diberlakukan di pasar lain dan semua tempat yang memungut retribusi parkir di Kota Madiun.
Di akhir audiensi, SBMR menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tiga poin penting. Ketiga poin itu berkaitan dengan nasib mereka dan juru parkir lain di Kota Madiun.
Di pernyatakan sikap mereka, para eks jukir ini antara lain menyatakan, menolak penerapan e-parkir di pasar tradisional di wilayah Kota Madiun. Poin kedua, mereka juga menolak e-parkir di lokasi lainnya yang menghilangkan mata pencaharian juru parkir.
Sedangkan pernyataan sikap yang ketiga adalah meminta agar Pemkot Madiun mempekerjakan kembali para jukir Pasar Sleko.
Pengaduan para eks jukir ini, ditanggapi Andiraya Bagus Miko Saputra dengan meminta mereka bersabar. Dia membenarkan bahwa langkah melakukan optimalisasi pendapatan dari sisi retribusi parkir memang diimplementasikan dengan melakukan sistem parkir elektronik. Hal itu, sesuai rujukan KPK.
Dia pun mengerti akan permintaan pekerjaan baru bagi para eks jukir, jika memang penerapan e-parkir dilanjutkan. DPRD sendiri akan segera mengomunikasikan aspirasi eks jukir ini ke pemkot.
“Apa yang panjenengan sampaikan sudah bisa kami terima. Tentang waktunya kapan, belum bisa kami jawab. Saya harap semua bersabar,” pungkasnya. (penulis: Dodik Eko P)
