NGAWI, SMNNews.co.id – Pimpinan DPRD bersama tim monitoring Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Ngawi, mendatangi Kantor Pos dan BNI, dua lembaga penyalur Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Ngawi, Kamis (14/05/2020).
Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyatakan, kedatangannya bersama wakil-wakil ketua DPRD Ngawi, untuk melihat protokoler pencegahan Covid-19 yang sudah seharusnya diberlakukan karena adanya potensi antrian dari warga penerima manfaat.
“Di kantor pos, kami lihat cukup bagus penerapan sosial dan physical distancing karena ditunjang fasilitas halaman yang luas, jadi tak ada kerumunan,” ungkap Mas Antok, sapaan akrabnya.
Mas Antok juga menerangkan, di kantor BNI di Jl Imam Bonjol, halaman dan ruang antrian kurang luas dan membuat potensi berkerumun cukup besar. Pihaknya meminta ada penambahan ruang tunggu dan tidak perlu memaksakan harus dalam ruang kantor.
Ketua DPRD Ngawi ini juga memuji kesigapan aparat keamanan dalam menjaga keamanan saat pembagian BST di kantor pos maupun BNI.
Soal temuan data penerima yang banyak disoroti masyarakat, khususnya mengenai validasi penerima bantuan, Ketua DPRD tiga periode ini, meminta tim Kemensos bisa mengacu data yang sudah diinventarisir dalam musdes khusus desa.
Data BST tidak kaku hanya mengacu data Kemensos yang berkemungkinan bisa kurang klop dengan situasi terkini di tiap desa.
“Saat ini, sudah ada musyawarah desa (musdes) khusus yang diantaranya tentang validasi warga miskin sesuai keadaan lapangan, semoga ini juga bisa menjadi acuan sebagai data susulan penerima manfaat,” katanya.
Bulan Juni nanti, dia harapkan data penerima BST sudah lebih sesuai, salah satunya dengan memperhatikan hasil musdes khusus desa tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke Kemensos agar diperhatikan data hasil musdes khusus itu, karena akan sangat meminimalisir potensi protes dan gesekan di masyarakat, akibat bantuan yang salah sasaran,” pungkasnya. (ari)
