BLITAR, SMNNews.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi dan Kapolres Blitar turun langsung menemui massa aksi mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis 25 Juni 2026, saat situasi demonstrasi sempat memanas dan diwarnai aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian.
Kehadiran Supriadi dan Kapolres Blitar di tengah massa menjadi titik balik yang membuat suasana berangsur kondusif. Politikus yang akrab disapa Kuwat itu memilih berdialog langsung dengan mahasiswa di halaman depan gedung dewan untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan.
Sebelumnya, aksi yang digelar Cipayung Plus Blitar Raya dengan tajuk Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional sempat memicu ketegangan. Massa membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Saat petugas kepolisian berupaya memadamkan api demi menjaga keamanan, terjadi adu dorong antara massa dan aparat. Bahkan salah seorang mahasiswa sempat diamankan setelah berusaha menghalangi petugas yang hendak memadamkan kobaran api.
Situasi yang mulai memanas itu akhirnya mereda setelah Supriadi keluar dari gedung DPRD dan menemui para demonstran. Ia duduk bersama mahasiswa serta membuka ruang dialog secara terbuka sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
“Kami menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. DPRD adalah rumah rakyat, sehingga setiap masukan akan kami terima dan kami pelajari untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang ada,” ungkap Supriadi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), stabilitas harga kebutuhan pokok, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga penguatan pemberantasan korupsi.
Koordinator aksi, Santa Febriana, mengatakan mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Cipayung Plus Blitar Raya juga menyampaikan 11 poin tuntutan kepada pemerintah, mulai dari stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan independensi KPK, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Menanggapi hal tersebut, Supriadi menegaskan DPRD Kabupaten Blitar siap mengawal dan meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat maupun lembaga terkait sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami berkomitmen mengawal dan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pemerintah sesuai kewenangan DPRD. Semoga komunikasi seperti ini terus terjaga sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog,” pungkasnya.
Aksi kemudian berakhir dalam kondisi tertib setelah dialog berlangsung dan perwakilan mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Blitar untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang. (*)
Reporter: Bonaji.
Editor: Kundari PS.
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
