Kiat Hemat Ratusan Miliar Berkat Sistem Lelang Online

Pembenahan interior kantor UKPBJ Ngawi demi lebih mengedepankan transparansi pengadaan barang dan jasa.

 

Ngawi, suaramedianasional.co.id – Berlangsungnya pelelangan sistem online melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Ngawi, tak dipungkiri telah membuat sejumlah pihak dipaksa harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Namun di balik itu semua, terbukti ratusan miliar dana sisa lebih pagu anggaran dari lelang sistem ini berhasil dihemat dan kembali ke kas daerah.

Menurut Mamik Subayo, Kepala UKPBJ Kabupaten Ngawi, saat ini sistem lelang online mempermudah para penyedia dan menjauhkan ASN dari interaksi langsung dengan mereka. “Tak seperti lelang sistem konvensional, dengan sistem online calon penyedia langsung dapat mengakses tanpa harus bertatap muka dengan panitia pengadaan,” ujarnya.

Sistem konvensional juga memberikan peluang untuk merugikan penyedia karena berjilid-jilid profil badan usaha bisa saja dicetak namun ternyata tetap kalah dalam tender. Sistem non online juga meminta penyedia hadir selama proses lelang yang panjang. Bukan itu saja, pernah terjadi bagaimana penyedia mendapatkan ancaman dan intimidasi dari sesama rival mereka dalam pengadaan barang dan jasa karena mereka bisa saja bertemu muka selama proses lelang. Keseluruhan proses lelang dapat dilihat melalui akun penyedia tanpa perlu datang ke lokasi.

Sistem lelang online di Ngawi mulai dirintis pada 2016 namun secara efektif diberlakukan tahun 2017. Sistem online juga membuat ASN di UKPBJ minim untuk bertemu dengan penyedia karena hal itu hanya perlu dilakukan saat verifikasi dan klarifikasi berkas seusai proses evaluasi. “Sejak pengadaan barang dan jasa dilakuakn secara online, terjadi trend naiknya sisa lebih pagu anggaran dari lelang yang signifikan,” ungkap Mamik.

Penghematan ini terjadi karena peserta lelang akan berlomba memberikan penawaran terbaik mereka disertai perhitungan dan konsekuensinya secara lebih transparan. Walaupun dokumen lelang dari peserta dikirimkan melalui online, namun UKPBJ tetap akan mengerahkan verifikasi ulang meneliti calon penyedia yang terpilih. Verifikasi secara teliti pada berkas calon penyedia, biasanya akan menghindarkan kesalahan fatal yang  dapat terjadi.

Mamik Subagyo, Kepala UKPBJ Kabupaten Ngawi

Pengalaman tersebut, bahkan baru terjadi di Agustus 2019 ini ketika UKPBJ terlanjur mengumumkan CV Jan Narotama sebagai calon pemenang proyek rehab bak bunga di jalan raya Padas senilai Rp 270 juta. Kemenangan ini dibatalkan oleh UKPBJ, karena CV Jan Narotama yang sudah menjadi calon terpilih dalam verifikasi ulang dan mendasar berbagai informasi masyarakat, ternyata tidak tidak menyampaikan data yang benar. “Jadi badan usaha ini pindah alamat namun pembaharuan perizinannya belum selesai, yang dikirimkan melalui pengunggahan dokumen lelang mereka adalah izin yang lama,setelah kami verifikasi ke penerbit izin, menyatakan bahwa izin usaha jasa konstruksi yang mereka gunakan tidak berlaku sejak Februari 2019, itulah yang mendasari kami membatalkan,” ungkap Mamik.

Sedangkan penghematan yang dapat dilakukan dengan sistem lelang juga menunjukkan trend meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2017 dari batas atas anggaran sebesar Rp 300,475 miliar lebih, dapat dihemat sisa lebih pagu anggaran (silpa) Rp 7,851 miliar lebih atau baru sekitar 2,6 persen.

Namun di tahun 2018, penghematan anggaran mencapai 10 persen tercatat dari pagu anggaran sebesar Rp 234,65 miliar lebih terdapat  silpa Rp 24, 819 miliar lebih. Bahkan belum usai tahun 2019 saat ini, pagu anggaran dari Januari-Agustus sebesar Rp 185,49 miliar lebih sudah tersisa silpa sebesar Rp 25,8 miliar lebih. “Bila diprosentase, sudah sekitar 12 persen pagu anggaran yang dapat masuk lagi ke kas daerah,” ujar Mamik

Selama hampir dua tahun terakhir, beberapa terobosan dicoba dilakukan UKPBJ Ngawi, diantaranya dengan meniadakan penguncian spesifikasi yang kurang diperlukan, melakukan sosialisasi pada penyedia maupun OPD mengenai implementasi pengadaan barang dan jasa secara online sesuai Perpres 16/2016 pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maupun Petugas Pelaksana Kegiatan di tiap organisasi perangkat daerah, melakukan pendampingan pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). “Ngawi pada tahun ini juga bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjadi percontohan  pelaksanaan pelelangan konsolidasi di Jawa Timur ,” ujar Mamik.

Bukan hanya pada sistemnya, namun UKPBJ Ngawi juga akan lebih mengupayakan transparansi di kantornya dengan memasang CCTV dan perekaman sidik jadi di tiap ruang kelompok kerja untuk dapat mengantisipasi agar tidak ada konflik kepentingan atau kedekatan panitia dengan penyedia tertentu.

Penyedia jasa juga mengakui sistem lelang online lebih rendah biaya dan praktis. Seperti yang dituturkan Kamiso, Direktur CV Cipta Prima Pratama, badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultan perencana dan pengawas. “Kami pernah ikuti sistem konvensional begitu pula saat lelang online yang diterapkan sejak tahun 2016, lebih memudahkan dengan sistem lelang online, karena biaya lebih rendah dan transparan, ” tuturnya.

Selain itu, pelaku jasa usaha tak perlu saling iri dan khawatir mendapat intimidasi sebab sistem ini meminimalisir pertemuan tatap muka antar penyedia.  “Gesekan antara penyedia juga tidak perlu terjadi sebab kita tidak mengetahui siapa saja yang tengah meminati atau menawar proyek yang sedang dilelang,” tambahnya.

Kegagalan dalam proses lelang tender juga pernah dialami CV Cipta Prima Pratama namun dengan pemberitahuan kelemahan dan kekurangan dari UKPBJ melalui sistem online ini, hal itu dapat menjadi cambuk untuk memperbaiki diri di lelang berikutnya. (ari)