Malang, suaramedianasional.co.id – Penghargaan terbaik kedua bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Jawa Timur, tahun 2019 ini diraih Kota Malang. Hal ini menjadikan kebanggaan bagi kota tersebut sebab penghargaan PPD merupakan kali pertama disabet kota tersebut.
Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan rasa syukurnya usai menerima penghargaan ini. “Ini tentu patut kita syukuri karena baru pertama untuk Kota Malang. Semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan perencanaan pembangunan terbaik di Kota Malang dan bagi kepentingan warga Kota Malang,” ujar Sofyan Edi Jarwoko.
Penerimaan penghargaan langsung diserahkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke Wawali Sofyan Edi Jarwoko di Surabaya, Rabu (10/4). Sofyan Edi menyatakan, ada beberapa kelebihan yang dinilai menjadi poin tersendiri bagi Kota Malang dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya. Diantaranya adalah penerapan perenacanaan secara tematik oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang. “Kami bersyukur hal ini diapresiasi positif dan ke depan kami harap Barenlitbang lebih kreatif dan inovatif lagi,” ujarnya.
Ada beberapa pemenang lomba ini, masing-masing untuk kategori kota dan kategori kabupaten. Pada kategori kota, yang menggondol penghargaan terbaik I adalah Kota Kediri, disusul Kota Malang dan Kota Blitar. Sedangkan untuk kategori kabupaten, penghargaan PPD Terbaik I diraih Kabupaten Bondowoso, Terbaik II Kabupaten Sampang, Terbaik III Kabupaten Situbondo, Harapan I Kabupaten Trenggalek, Harapan II Kabupaten Ngawi dan Harapan III Kabupaten Ponorogo.
Gubernur Jatim, Khofifah menyatakan ada strategi quadro helix sebagai kekuatan pembangunan di Jawa Timur. “Partisipatori, kolaborasi, kerja bersama dan gotong royong menjadi pondasi strategis pembangunan di Jawa Timur. Karenanya sinergi antara birokrasi, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, menjadi poin penting,” tegas Khofifah.
Khofifah juga mengingatkan bahwa ketimpangan perekonomian antara kota dan desa masih tinggi. “Uniknya justru rasio di desa lebih rendah dibandingkan kota, yang artinya kesenjangan ekonomi di desa tidak selebar di kota,“ imbuh Khofifah.
Belum meratanya gerak pembangunan, dipotret pula oleh gubernur dari PDRB Jatim yang masih hanya ditopang 8 daerah di Jatim yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Kota Kediri. Problem bagi pemerintah kabupaten/kota di Jatim juga terkait dengan peningkatan bidang pendidikan. Angka harapan sekolah di Jatim masih lebih rendah daripada tingkat nasional. Ini berarti angka putus sekolah masih tinggi dan hal ini ikut menyumbang andil menjadikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang dinilai terendah se-Jawa. “IPM di Jatim menjadi urutan ke-15 di seluruh Indonesia,” ungkap Khofifah.
Sementara, Mardiasmo, mewakili Menteri Keuangan yang tidak bisa hadir saat itu menyatakan potensi Jatim harus terus ditingkatkan. Adalah menjadi sebuah pertanyaan ketika capaian Jatim ternyata tak secepat yang diestimasikan banyak pihak.
Mardiasmo juga menekankan evaluasi APBD untuk mendorong percepatan pembangunan. Dia pun memberikan kritik bahwa pemanfaatan APBD masih belum sepenuhnya berbasis kinerja, tapi masih “berbaju kinerja.”
Analisa itu setelah mengevaluasi masih banyak penumpukan belanja barang, belanja pemeliharaan dan operasional yang tidak efektif, serta terlalu banyak pos-pos honor.
Secara khusus Mardiasmo juga menyarankan agar daerah, baik itu pemerintah kabupaten, kota atau provinsi memiliki fokus perencanaan anggaran tiap tahun. “Jadi, jangan terlalu banyak yang disasar, fokus satu saja namun tuntaskan!” katanya. (yop)
