HomeSUARA DAERAHLantik Bupati Tulungagung, Gubernur Khofifah Pesankan Pentingnya Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Lantik Bupati Tulungagung, Gubernur Khofifah Pesankan Pentingnya Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Gubernur Jawa Timur Melantik Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi

               Surabaya, suaramedianasional.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik Drs. Maryoto Birowo, MM sebagai Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (13/8) sore.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.35-2795 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023.

Drs. Maryoto Birowo, MM sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati yang kemudian menjadi Plt. Bupati Tulungagung. Hal ini dikarenakan kepala daerahnya terkena masalah hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan yang juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inchracht), dan telah diberhentikan oleh Mendagri.

Kepada Bupati Tulungagung yang baru saja dilantik ini, Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim ini berpesan agar diinisiasi pembangunan berbasis kewilayahan  seperti yang sedang berjalan di Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu. Pengembangan kerjasama berbasis  kewilayahan  tersebut dikenal dengan Malang Raya. Begitu pula Pawitandirogo yang mencakup Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Poronogo.

“Untuk wilayah Tulungagung dan sekitarnya bisa lebih dimaksimalkan kerjasama dengan Trenggalek, Kediri dan Blitar,” katanya.

Selain itu, orang nomor satu di Jatim ini juga mengingatkan pentingnya mengelola keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dirinya mengingatkan para kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Para kepala daerah agar memaksimalkan belanja APBD diutamakan untuk pelayanan publik bagi masyarakat,” katanya.

Selain berhati-hati menggunakan anggaran, Khofifah juga meminta Bupati Tulungagung untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.

“Yang juga tak kalah penting adalah melakukan kerjasama dan sinergitas dengan daerah lain untuk mendukung sinergitas dan efektifitas  penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan DPRD serta forkopimda setempat,” pesannya.

Sementara itu, meskipun angka  kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Tulungagung di bawah rata-rata provinsi, namun tetap harus  menjadi perhatian agar lebih signifikan lagi ke depannya. Mengingat Kab. Tulungagung memiliki peran strategis terhadap agregat indikator kesejahteraan Provinsi Jatim.

Sedangkan terkait tingkat pengangguran terbuka di Kab. Tulungagung, Khofifah meminta Bupati untuk meningkatkan inovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi di era saat ini daya saing di berbagai bidang terus meningkat, sehingga inovasi yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi menjadi penting.

“Hari ini SDM unggul sangat penting untuk mencapai Jatim maju dan Indonesia maju. Untuk itu mari kita berseiring, berkolaborasi dan meningkatkan strong partnership untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim antara lain  melalui peningkatan  IPM Provinsi Jatim,” katanya.

Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Jatim ini juga mengingatkan Bupati untuk segera menyelesaikan agenda prioritas di Kab. Tulungagung seperti pelantikan kepala desa dan penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa serentak di 239 desa, serta pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

Terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama ini, lanjutnya, sesuai UU nomor 8 tahun 2015  pasal 162 ayat (3) menegaskan Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi atau kab/kota dalam jangka waktu enam bulan semenjak dilantik.

“Namun untuk mendorong proses percepatan pembangunan bila dalam jangka waktu enam bulan semenjak dilantik tersebut akan dilakukan pelantikan atau penggantian pejabat, hal itu bisa saja dilakukan tapi dengan syarat mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut Khofifah juga berpesan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tulungagung bisa disinkronkan dengan RPJMD Provinsi Jatim. Ia meminta agar proses penyelenggaraan pembangunan di Kab. Tulungagung bisa berjalan selaras dan berseiring dengan provinsi dan juga RPJMN pemerintah pusat.

Apalagi saat ini sedang proses pembangunan infrastruktur pembangunan ruas jalan nasional di Jalur Lintas Selatan (JLS). Proyek ini nantinya akan menghubungkan wilayah selatan Jatim seperti Tulungagung, Trenggalek dan Blitar  sampai Banyuwangi. Harapannya keterhubungan tersebut akan mendongkrak aktifitas sosial ekonomi di sepanjang jalur lingkar selatan.               “Saat ini ada keinginan untuk mempercepat dari total 225 km proses penyelesaian JLS ini. Dimana Lot 6,7 sedang proses pengerjaan awal  dan lot 8 dan 9 akan segera dimulai.  Kami berharap JLS ini dapat meningkatkan konektivitas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kab. Tulungagung seperti wisata pantai,” pungkasnya.  Arumi Lantik Ketua TP PKK dan Dekranasda Kab. Tulungagung.

Selain Pelantikan Bupati Tulungagung, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kab. Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 yakni Siyuk Rihayati Maryoto Birowo, SKM oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak.

Pelantikan  ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 10/KEP/PKK.PROV/VIII/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kab. Tulungagung tanggal 9 Agustus 2019 serta SK Ketua Dekranasda nomor 015/DEKRAN.JATIM/SK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua Dekranasda Kab. Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023.

Dalam sambutannya, Arumi, sapaan akrab Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jatim ini meminta agar pelaku IKM terutama industri kerajinan di Kab. Tulungagung terus didorong untuk dapat meningkatkan kualitas produknya. Hal ini dilakukan agar kualitas produk tersebut meningkat dan memiliki nilai jual kompetitif tidak hanya di dalam tapi juga luar negeri.               “Tulungagung memiliki potensi luar biasa seperti batik bordir, kerajinan kulit, kerajinan batu onyx, akik, marmer dll, sehingga potensi seperti ini harus mendapat perhatian semua pihak,” katanya.

Menurutnya, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kemajuan industri kerajinan diantaranya dengan meningkatkan kualitas SDM pengrajin, meningkatkan keunggulan kompetitif dan pemberdayaan yang bertumpu pada potensi lokal.

Turut hadir dalam pelantikan ini anggota DPR RI Komisi III Arteria Dahlan,  Sekdaprov Jatim, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Forkopimda Kab. Tulungagung, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Kab. Tulungagung. (*)

ARTIKEL LAINYA

BERITA LAINYA

Wakapolres Pamekasan Pimpin Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru 2024

PAMEKASAN, SMNNews.co.id - Jelang dilaksanakan Operasi Ketupat Semeru Tahun 2024, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan, dipimpin Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo menggelar rapat koordinasi...

Polres Blitar Kota Amankan Dua Pelajar Perakit dan Penjual Bahan Petasan

KOTA BLITAR, SMNNews.co.id - Kepolisian Resor Blitar Kota, melalui kegiatan operasi Cipta Kondisi dan Penyakit Masyarakat 2024 menyita tiga kilogram bahan peledak, beberapa selongsong...

Kapolres Blitar Terima Audensi PSHT Cabang Kabupaten Blitar

BLITAR, SMNNews.co.id - Kapolres Blitar AKBP Wiwit Andisatria menerima audensi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Blitar, Sampaikan kepengurusan baru dan meminta bisa...