LKPJ, DPRD Luput Soroti Proyek Fisik 2018 yang Diputus Kontrak

 

Rapat paripurna istimewa di DPRD Ngawi, Selasa (30/4).
Ngawi, suaramedianasional.co.id – DPRD mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2018, dalam rapat paripurna istimewa, Selasa (30/4).
Di LKPJ tersebut, bupati memaparkan sejumlah keberhasilan dan prestasi yang berhasil diraih, termasuk peningkatan pemasukan atas retribusi bidang pariwisata. “Selain itu, sejumlah program terobosan juga dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, kita beri nama program ini Bima Sakti,” kata Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi.
Catatan DPRD diantaranya disampaikan pada capaian pendapatan yang tak mencapai target 100 persen. Serta meminta ketegasan bupati tentang status desa-desa di wilayah perbatasan seperti di Desa Budug Kecamatan Kwadungan yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Serta wilayah yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro.
Kanang sendiri berjanji akan membangun daerah-daerah perbatasan ini dengan tidak meninggalkan komunikasi dengan kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Madiun, Magetan, Bojonegoro bahkan yang berbatas antara Kecamatan Pitu di Kabupaten Ngawi dengan Desa Megeri di Blora Jawa Tengah. “Ini sama-sama masih Indonesia kan tidak perlu diperbesar tentang perbedaan batas wilayah, hanya memang kadang kabupaten lain ini responnya masih perlu digugah,” katanya.
Ketua DPRD, Dwi Rianto Jatmiko mengapresiasi ketepatan bupati dalam menyampaikan LKPJ tepat waktu yakni bulan Maret lalu sudah mulai dibahas dalam pansus dewan. “Tentang perbatasan itu memang sebaiknya diperjelas dulu statusnya, agar membangunnya pun bisa tepat sasaran,” katanya.
Kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sering menjadikan warga membandingkan dan hal itu sebaiknya jadi perhatian pemerintah. “Diperjelas dulu wilayahnya sehingga saat melakukan program di daerah itu bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Walaupun ada beberapa catatan dewan tentang LKPJ bupati, namun sayangnya, wakil-wakil rakyat luput mengevaluasi adanya proyek-proyek fisik senilai miliaran rupiah, yang mesti diputus kontraknya pada tahun 2018 lalu dengan meninggalkan bangunan belum jadi di Ngawi. Diantaranya proyek saluran di Jl Panjaitan yang ditangani Dinas PUPR, proyek pavingisasi di Gentong, Paron, yang ditangani Dinas Perumahan Permukiman dan pembangunan Taman Dungus (Taman Sukowati) yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup.
Kealpaan DPRD menyoroti sejumlah proyek fisik yang harus dibreak contract ini, kemungkinan karena mereka hanya punya waktu sebulan sebelum paripurna digelar sementara konsentrasi legislator juga terpecah dengan adanya gelaran Pemilu 17 April 2019 lalu. Hal ini jelas diakui juru bicara pansus DPRD, Butanti, saat membacakan rekomendasi DPRD. “Pembahasan LKPJ dilakukan pansus walaupun anggota disibukkan dengan Pemilu serentak,” katanya. (ari)