NGAWI, SMNNews.co.id – Polres Ngawi setelah melakukan gelar perkara soal dugaan mark up tanah SMPN I Mantingan, akhirnya menetapkan dua tersangka.
Salah satu tersangka merupakan mantan oknum pejabat Dinas Pendidikan berinisial H, sedangkan seorang lainnya adalah pekerja swasta berinisial S.
“Ini setelah dilakukan gelar, akhirnya ditetapkan dua tersangka,” ungkap Kapolres AKBP Dicky Ario Yustisianto.
Kasus ini bermula dengan tanah untuk SMPN I Mantingan yang harus disediakan Pemkab pasca lahan yang saat ini dipakai, diminta kembali oleh Pondok Gontor.
Namun dalam proses pengadaannya, dinilai ada mark up dan keterlibatan perantara sehingga harga beli tanah melebihi dana yang dibayarkan.
Kapolres menegaskan sudah ada hasil audit BPKP Jatim dimana terdapat potensi kerugian negara hingga Rp 1,154 M akibat modus mark up yang dilakukan.
Keterlibatan pejabat di lingkup Dindik dan keberadaan makelar ini, menjawab kasus yang sudah lama mengendap di Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario, yang juga mantan penyidik KPK ini, mengakui belum menahan para tersangka. “Belum ditahan, tapi sudah ditetapkan dua tersangka,” tegasnya.
Sejak Mei 2019, auditor BPKP Jatim sudah datang ke Ngawi memeriksa kasus ini, hingga akhirnya polisi berhasil menetapkan tersangkanya, pada Januari 2020. (ari)
