NGAWI, SMNNews.co.id – Kekerasan terhadap anak ternyata sulit untuk diberantas. Di Ngawi, dalam tempo beberapa hari saja terjadi dua kasus yang meliputi penelantaran bayi di Desa Gendingan Kecamatan Widodaren dan penganiayaan anak di Desa Ngawi Purba Kecamatan Ngawi.
“Hanya berselang beberapa hari saja, yang memprihatinkan hal ini dilakukan orang tua kandung, sosok terdekat yang semestinya menjadi tempat utama untuk berlindung bagi bayi dan anak-anak,” ungkap Nugrahaningrum, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPAKB) Kabupaten Ngawi.
Data yang terkumpul di DP3AKB dari 2018 sampai dengan November 2019 menunjukkan, jumlah kekerasan yang terjadi pada anak-anak cenderung menurun. Bila pada 2018 mencapai 11 kasus, maka tahun ini terhitung sampai awal Nopember 2019 baru terjadi satu kasus, yakni kematian bayi Andini Ayu Ningtyas (5 bulan) yang tewas dianiaya ayah kandungnya, beberapa waktu lalu.
Kasus asusila pada anak-anak tetap dominan yakni mencapai belasan kasus di tahun lalu maupun sepanjang 2019. Sementara untuk penelantaran anak juga terjadi satu kasus yakni bayi di Gendingan. Tahun sebelumnya, penelantaran anak dan perempuan bahkan nihil. “Namun angka yang menurun bukan menjadi tolok ukur kasusnya tidak terjadi, jadi belum bisa menjadi pijakan pasti,” ungkap Aning, sapaan akrabnya.
Beberapa kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak, menurut Aning, tidak semuanya diketahui. Sebagian besar karena korban enggan atau takut melapor dengan berbagai pertimbangan. Misalnya karena pelaku adalah tulang punggung keluarga, korban juga kurang mandiri secara ekonomi, pertimbangan pandangan sosial masyarakat dan keluarga; “Biasanya, penyebab terbanyak karena korban tidak ingin berhadapan dengan proses hukum yang menurut mereka rumit dan panjang,” ungkap Aning.
Banyaknya hal yang terkait dalam terjadinya kasus kekerasan pada anak dan perempuan, menjadi pekerjaan rumah untuk semua pihak. Sedangkan DP3AKB sendiri melalui Program UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) lebih mengutamakan pendampingan dan fasilitasi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam mengatasi masalah sebelum masuk ke ranah hukum.
DP3AKB rencananya juga akan memberikan wadah untuk konseling secara gratis melalui hotline maupun bertatap muka dimana permasalahan dan identitas pelapor terjamin kerahasiannya. “Tahun 2020 kami akan lebih fokus untuk mengimplementasikan kegiatan pembangunan karakter perempuan yaitu dengan meningkatkan kemandirian dan peran mereka di segala aspek,” pungkasnya. (ari)
