KOTA BLITAR, SMNNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali menunjukkan komitmennya untuk terus membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem. Bukan hanya untuk siswa lokal, namun akses pendidikan ini juga dibuka untuk murid kategori miskin ekstrem dari luar Bumi Bung Karno.
Terbaru, Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 2 Kota Blitar Kembali menerima 27 murid dari kategori miskin ekstrem. Dari jumlah itu sebanyak 20 siswa diketahui berasal dari Kabupaten Blitar.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), menjelaskan bahwa sekolah rakyat memang diperbolehkan untuk menerima siswa baru terus menerus secara bertahap. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan karakter pendidikan di sekolah rakyat yang menuntut para siswa untuk beradaptasi dengan sistem asrama dan durasi belajar yang lebih intensif dibandingkan sekolah reguler.
Meski tidak masuk secara serentak sejak awal tahun ajaran, Mas Ibin menjamin anak-anak tersebut tidak akan tertinggal materi pendidikan.
“Memang didesain masuk secara bertahap putra-putrinya, dan sekarang di sekolah asrama. Jadi belajarnya lebih banyak daripada sekolah yang nonasrama. Maka dari itu kalau masuk tidak perlu khawatir ketinggalan pelajaran, karena jam belajarnya lebih panjang,” jelas Mas Ibin pada Jumat (02/10/2026).
Menariknya, program pendidikan pro-rakyat ini tidak eksklusif hanya untuk warga dalam kota. Mas Ibin menegaskan, jika kuota untuk warga Kota Blitar masih tersedia, pemerintah daerah membuka pintu lebar-lebar bagi calon siswa dari luar daerah. Syarat utamanya mutlak: calon siswa harus terdata dalam kelompok desil 1 dan 2, atau berstatus miskin ekstrem.
Kebijakan lintas daerah ini terbukti dari komposisi penerimaan siswa kali ini. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, Eka Atikah, membeberkan bahwa dari total 27 siswa baru yang masuk, mayoritas justru berasal dari wilayah tetangga. Sebanyak 20 siswa merupakan warga Kabupaten Blitar, sementara 7 siswa lainnya adalah warga Kota Blitar.
Menurut Eka, puluhan siswa dari Kabupaten Blitar tersebut terjaring melalui usulan masyarakat di kanal aduan ‘Sapa Mas Wali’. Meski berawal dari aduan, proses seleksi dan administrasinya tetap dilakukan secara ketat dan berjenjang.
“Yang memproses itu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) kabupaten, karena akunnya yang pegang pendamping PKH kabupaten. Kemudian kita verifikasi memenuhi syarat, kita plenokan,” ungkap Eka merinci alur birokrasinya.
Lebih lanjut, Dinsos menyadari bahwa transisi dari rumah ke lingkungan asrama bukanlah hal yang mudah bagi anak-anak. Oleh karena itu, Pemkot Blitar tidak sekadar menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga dukungan psikologis.
Eka menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim pendamping khusus di lingkungan SR Terintegrasi 2. Tim ini bertugas memberikan pendampingan intensif pada masa awal pengenalan lingkungan untuk membantu siswa mengatasi homesick atau rasa rindu kepada orang tua yang rentan terjadi di minggu-minggu pertama,” imbuhnya. (adv/kmf)
Reporter: Bonaji.
Editor: Kundari PS.
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
