BLITAR, SMNNews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi – fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2020, Selasa (13/10/2020).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. Abdul Munib, SIP menyampaikan, Rapat Paripurna DPRD merupakan rapat lanjutan setelah mendengar penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, pada Senin (12/03/20) kemarin. Rapat paripurna yang digelar secara virtual melalui Youtube Pemkab Blitar ini dihadiri oleh 35 Anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Pada rapat paripurna tersebut, kelima fraksi dengan kompak menyampaikan pandangan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terkait informasi perencanaan anggaran daerah dimana salah satunya untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penyusunan KUA-PPAS di Kabupaten Blitar masih dilaksanakan oleh BAPPEDA, maka dari itu Kelima Fraksi meminta KUA-PPAS Perubahan mulai tahun 2021 diserahkan ke BPKAD.
Fraksi GPN mendapat kesempatan pertama dalam penyampaian PU dengan juru bicara Drs. Anshori Baidlowi, SH. Fraksi GPN menyoroti terkait pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana dasar antara lain pembangunan infrastruktur jalan. Fraksi GPN berharap perencanaan yang sesuai dengan spesifikasi, pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana dan pelaksanaan harus diperketat. Selain itu faktor utama kerusakan jalan karena adanya truk yang memuat galian C melebihi kapasitas. Sementara hasil dari PAD dari galian C hanya 60 juta per tahun.
F GPN juga menyampaikan pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Blitar terutama di bidang Pertanian dan UMKM. Fraksi GPN melihat banyaknya UMKM yang tidak terdata dan menyulitkan Pemerintah untuk memberikan solusi yang dihadapi pelaku usaha serta memberikan perlindungan atas usahanya. Dimana pada bidang pertanian berdampak pada hasil panen yang tidak laku. Fraksi GPN menyarankan agar pemerintah mengupayakan pupuk tepat waktu, tepat sasaran dan mencukupi petani di Kabupaten Blitar.
Sementara PU Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Aryo Nugroho, SH menyampaikan, bahwa Fraksi PDIP meminta Pemerintah untuk memprioritaskan program pembangunan pada desa yang berbatasan dengan daerah lain, seperti Desa Gembongan Kecamatan Ponggok, Desa Salam Kecamatan Wonodadi, Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates dan Desa Plandirejo Kecamatan Bakun. F PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan jalan di Blitar Selatan dengan cor beton bertulang, Menertibkan pertambangan galian C di daerah Blitar Utara dan Blitar Selatan karena mengakibatkan kerusakan jalan sangat parah, melakukan perbaikan jalan umum sesuai dengan Perbup. Pemerintah Kabupaten diharapkan merespons dan mengkonsultasikan kepada Pemerintah Pusat terhadap harga telur yang turun dan pakan yang mahal serta diperbolehkannya ekspor lobster, benur dan lain-lainnya.
Selanjutnya dari Fraksi PKB, H. Adib Zamhari mengatakan agar Pemerintah lebih serius dalam meningkatkan PAD terlebih di saat masa pandemi. Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mengelola tambang galian C semaksimal mungkin. Fraksi PKB juga mendapat isu terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang sering memvonis pasien sebagai pasien Covid-19. Fraksi PKB juga memberikan apresiasinya terhadap guru dan dosen tetap semangat mengajar walaupun di saat pandemi.
Dan untuk Fraksi PAN dengan juru bicara Medi Wibawa ST, masih banyak tanah yang status kepemilikannya belum jelas antara lain di wilayah Karangnongko, Petungombo, Tambakrejo, Kendalrejo dan Plumpang. Untuk itu Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus mengingat lokasi tersebut telah digunakan masyarakat untuk pemukiman, perkebunan, ladang dan lain-lain.
F PAN juga menyoroti soal potensi tambang yang cukup menjanjikan, namun selama ini belum dikelola secara profesional sehingga PAD yang masuk tidak maksimal. Selain itu Medi mengungkapkan terkait keberadaan penambang ilegal yang masih beroperasi mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan infrastruktur. F PAN meminta Pemerintah Kabupaten Blitar agar memprioritaskan penambangan ilegal sebelum munculnya dampak yang lain seperti kekeringan akibat kerusakan sumber mata air, juga bekas galian tambang yang tidak dilakukan reklamasi sangat berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Yang terakhir dari PU Fraksi Golkar Demokrat yang dibacakan oleh Hj. Anik Wahjuningsih, ST, M.Si, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap anggaran keuangan Pemerintah dari segi pendapatan daerah karena APBD tahun 2021 harus direncanakan dan dihitung secara sungguh-sungguh terutama pada sumber pendapatan dan belanjanya. Selain itu F Golkar – Demokrat berharap anggaran dalam APBD 2021 diarahkan pada program recovery yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program yang pro rakyat seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Sedangkan terkait dengan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang berpotensi terciptanya kerumunan saat kampanye atau pemungutan suara nanti diharapkan baik dari TPS dan warganya untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (jon)
