KOTA BLITAR, SMNNews.co.id – Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pemerintah Kota Blitar gelar workshop partisipasi perempuan di bidang politik di Gedung Koesoemo Wicitro, Senin (14/11/2022).
“Berbicara soal Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Blitar, pihaknya jauh-jauh hari sejak perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2021 – 2026 telah menjadikannya salah satu misi yang dituangkan yaitu bagaimana bisa menjalankan PUG dengan baik.” Demikian di sampaikan Wali Kota Blitar, Santoso dalam sambutannya.
Hal itu juga, kata Santoso salah satu langkah bagaimana menjadikan ASN di Kota Blitar memiliki kesetaraan gender. Antara laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama dan peluang yang sama.
“Saya apresiasi kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Blitar atas terselenggaranya workshop partisipasi perempuan di bidang politik yang diikuti oleh sekitar 100 peserta dari kelompok PKK, Dharma Wanita dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita).” Terangnya.
Baca Juga : Pemerintah Kota Blitar Kembali Terima WTP BPK RI
Santoso mengakui bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik di Kota Blitar masih rendah. Untuk itu Pemkot Blitar mengundang Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim sebagai narasumber dalam agenda pagi itu.
“Kita berharap para ibu-ibu setelah mengikuti motivasi dari beliau Wakil Ketua Komisi E Ibu Hj Hikmah Bafaqih M Pd sebagai narasumber, bagi yang merasa tertarik terjun di bidang politik semakin lebih mantap lagi,” kata Santoso.
Diakuinya pula bahwa tidak semua orang menyukai politik. Namun senyampang mendekati tahun politik, nantinya banyak yang tertarik dan terjun ke dunia politik.
“Pengarusutamaan gender di Kota Blitar sudah kami hilangkan yang terbukti dalam RPJMD tahun 2021-2026. Misi saya yang utama adalah bagaimana PUG menjadi skala prioritas agar laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, kedudukan yang sama baik dalam bidang politik maupun yang lainnya,” ungkap Santoso.
“Kalau memang mereka para perempuan ini profesional dan mampu, tentu kita akan berikan porsi sebagaimana kemampuannya,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih sebagai narasumber, memberikan paparan menarik kepada para peserta. Dia mengajak organisasi perempuan berani memberikan kritik kepada pemerintah. Menurutnya, jika kontrol masyarakat lemah, society lemah maka yang berkuasa tidak terkontrol akhirnya korupsi.
“Coba kalau organisasi perempuan di Kota Blitar ini menguatkan diri, merapatkan barisan dan berteriak ngomong ‘kalau tidak ada kebijakan publik dan kebijakan anggaran untuk perempuan, awas partaimu gak dipilih’ pasti takut mereka,” kata Hikmah Bafaqih.
Baca Juga : Pemkot Blitar Salurkan Bansos Kepada 1746 KPM
Lanjut dia, partai politik dan anggota legislatif lah yang harus takut kepada organisasi perempuan. “Sekarang bagaimana agar mandat yang dimiliki para pimpinan perempuan di Kota Blitar ini kuat, supaya anggota panjenengan yakni rakyat Kota Blitar diperjuangkan untuk kepentingan praktis maupun strategis,” katanya lagi.
“APBD boleh dibaca, silahkan dilihat. Berapa banyak sih anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Blitar untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tegasnya.
Jadi, sambungnya, harus berimbang antara yang berkuasa dan yang memberi mandat, musti lebih equals, lebih setara.
Di akhir sesi, Hikmah Bafaqih mengajak kepada seluruh peserta workshop yang tertarik untuk meluruskan niat beribadah dalam dunia politik, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan materil semata. (adv/Kmf/bonaji)
Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!
