Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan anggota Komisi XI DPR RI Faizol Riza didampingi Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, melakukan peninjauan proyek Sanitasi/Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) atau program hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi di Komunitas Pengguna Sarana Air Limbah Domestik Terpusat Tugu Hati Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan.
Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur serta sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Kedatangan rombongan Menteri PPN/Kepala Bappenas, anggota Komisi XI DPR RI dan Bupati Tantri ini disambut oleh jajaran Forkopimka Kraksaan dan sejumlah masyarakat penerima manfaat proyek sAIIG berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas, anggota Komisi XI DPR RI dan Bupati Tantri mengunjungi Komunitas Pengguna Sarana Air Limbah Domestik Terpusat, mengunjungi IPALD serta melakukan dialog dengan masyarakat pengguna IPALD.
Bupati P. Tantriana Sari, dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2010, Kota Kraksaan resmi ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo. Selama 9 tahun Kota Kraksaan merupakan waktu yang sangat singkat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur karena Kraksaan labelnya sudah menjadi ibukota Kabupaten Probolinggo. “Kami terus bersemangat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, sosial dan budaya di Kabupaten Probolinggo, khususnya Kota Kraksaan. Mohon dukungannya agar Kota Kraksaan layak menjadi daerah yang masyarakatnya sejahtera, cerdas semua anak-anaknya dan generasi mudanya bermanfaat, minimal bagi Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Tantri, menjelaskan program sanitasi komunal telah diterima oleh Pemerintah Daerah mulai tahun 2015 hingga 2018 dan akan diteruskan tahap kedua pada tahun 2019. Diharapkan program ini bisa ditambahkan lagi kuantitasnya, karena direncanakan akan bertambah sekitar 1000 sambungan rumah. “Harapannya dengan program kami bersama-sama semangat lagi bagaimana membangun kawasan 100 0 100. Yakni 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi betul-betul bisa dilalui bersama pada tahun 2019 ini,” harapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Faizol Riza mengungkapkan program air minum dan pengelolaan air limbah ini merupakan program pemerintah. Karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah bagaimana dapat mengkonsunsi air minum dan pengelolaan air limbah.
“Semoga program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi yang jelas masyarakat kita masih membutuhkan bantuan dan sentuhan agar bisa meningkatkan taraf hidupnya. Harapan dari pemerintah tentunya dengan program ini nantinya akan menjadi daerah yang jauh lebih berkembang dan cepat jika diberikan bantuan dan peluang. Hampir mayoritas tingkat pendidikan masyarakat disini cujup hebat dengan penyerapan informasi. Tinggal menunggu sentuhan pemerintah untuk memajukan Kota Kraksaan,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan program penyediaan air bersih dan sanitasi ini sangat penting. Semua ini sangat penting karena program perbaikan sanitasi akan berkontribusi pada pencegahan wabah penyakit menular yang terjadi karena BABS (Buang Air Besar Sembarangan) serta kontaminasi air tanah dan sumber air oleh kotoran manusia atau limbah domestik. “Salah satu penyakit yang umum terjadi karena lingkungan hidup yang tidak bersih adalah penyakit diare pada anak. Selain itu, kasus stunting banyak terjadi di daerah yang sanitasinya kurang layak,” katanya.
Lebih lanjut Bambang, menjelaskan ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat BABS. Pertama karena faktor kebiasaan sehingga perlu dikampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua karena mungkin fasilitas sanitasinya kurang baik di masing-masing rumah maupun komunal. Sehingga memang perlu disediakan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat. “Untuk DAK tahun 2020 mendatang, pemerintah pusat sudah menyiapkan DAK khusus bagi Kabupaten Probolinggo. Silahkan segera membuat pengajuan untuk pembangunan sarana sanitasi. Karena sering terjadi yang lebih memberikan DAK adalah jalan dari pada sanitasi. Padahal yang lebih sulit adalah sanitasi dari pada jalan,” terangnya.
Bambang juga menjelaskan dengan pengelolaan sanitasi yang baik tidak hanya memiliki sanitasi yang layak tetapi juga menjadi daerah yang bersih dan sehat. Oleh karena itu masyarakat harus berinovasi bagaimana membuat akses sanitasi yang berbasis komunitas. Apakah swadaya atau gotong royong membangun sanitasi. Sebab jika menunggu dari pemerintah mungkin terlalu lama. “Jika sanitasi baik maka akan mewujudkan anak yang sehat dan akan mampu mengenyam pendidikan yang baik. Fasilitas pengelolaan air limbah ini tidak akan berhenti sampai disini saja harus ada kesadaran dari semua masyarakat, karena sanitasi ini harus diolah sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (edy)
