NGAWI, SMNNews.co.id – Pemerintah daerah mulai mempersiapkan program vaksinasi yang akan berlangsung 2021 mendatang. Tak terkecuali untuk Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Vaksin disediakan pemerintah pusat namun tetap akan ada anggaran yang harus diantisipasi daerah. Sayangnya, kesiapan pendanaan untuk program vaksinasi Covid-19 sendiri, secara khusus belum disediakan Pemkab Ngawi.
Hal ini juga diakui Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, usai mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Strategi Komunikasi Publik Vaksin Covid-19, secara virtual, Senin (30/11/2020).
Pada rapat koordinasi dengan Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Mendagri dan Menkominfo tersebut, dikemukakan pemerintah pusat menyediakan pula 75 juta vaksin mandiri untuk masyarakat yang mampu.
Prioritas sasaran profram Covid adalah tenaga kesehatan dan baru kemudian pekerja di kalangan publik seperti TNI, Polri, pegawai di bandara, pelabuhan dan sebagainya.
Pemkab Ngawi sendiri sudah menetapkan APBD 2021 pada 23 Nopember 2020. Bupati Ngawi yang akrab disapa Kanang ini mengakui, bahwa pemkab belum menyediakan anggaran secara khusus untuk vaksin..
“Namun pos dana penanganan Covid-19 sudah dialokasikan di APBD 2021,” kata Kanang.
Pemerintah daerah juga diminta bersiap menyediakan Belanja Tak Terduga (BTT), pada APBD 2021 untuk keperluan vaksinasi Covid-19.
Apabila BTT belum tersedia dan pemerintah pusat juga tidak dapat menambah dana, daerah diperbolehkan refocusing atau realokasi anggaran, serta akan diterbitkan Permendagri untuk hal itu.
Hal ini, menurut Kanang, membuat pemerintah daerah tak perlu khawatir berlebihan tak dapat mengcover biaya vaksinasi.
“Namun untuk kemungkinan vaksin mandiri akan kita rumuskan. Misalnya PNS dengan jabatan eselon, tentunya mampu untuk vaksin mandiri,” ungkap Kanang.
Pemkab Ngawi juga akan segera membentuk tim pelaksana, termasuk narasumber bagi kebutuhan informasi tentang vaksinasi Covid-19.
“Nanti ada koordinasi antara Kominfo dan Dinas Kesehatan, ini agar narasi yang diterima masyarakat tidak rancu dan mendukung program yang dilakukan pemerintah,” pungkas Kanang. (ari)