Musrenbang Kabupaten Tulungagung 2019 untuk RKPD 2020

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tulungagung 2019 digelar di Crown Victoria Hotel kemarin (14/03).

Tulungagung, Suaramedianasional. co.id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tulungagung 2019 digelar di Crown Victoria Hotel kemarin (14/03). Ini dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020. Acara tersebut bertajuk penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi penguasaan Iptek dan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, dan infrastruktur perekonomian pendukung sektor unggulan daerah.

Musrenbang dimulai sekitar pukul 09.00 di Crown Victoria Hotel. Dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. Dihadiri juga para pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung, legislatif, camat, kalangan akademisi, LSM, dan tamu undangan lainnya. Turut hadir Kepala Bakorwil Madiun, Dr.Gatot Sunarso.

Kepala Bappeda Tulungagung, Ir. Suharto mengatakan, Musrenbang penting dilaksanakan. Salah satunya untuk mendapatkan masukan atau usulan dari berbagai kalangan. Dengan begitu, akan terwujud sinkronisasi program pembangunan daerah.

Sementara itu, Plt. Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dalam sambutannya menyampaikan banyak hal. Salah satunya Musrenbang tersebut merupakan rangkaian dalam proses penyusunan RKPD Tulungagung 2020. Dalam Musrenbang diharapkan bisa menjadi wadah penyatuan tekad, pikiran, dan langkah sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Drs.Maryoto Birowo,MM juga menyampaikan capaian indikator kerja bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa di antaranya pertumbuhan ekonomi Tulungagung 2017 sebesar 5,08 persen. Sedikit lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 5,07 persen. Ini ditopang peningkatan lapangan usaha, pertanian, industri pengolahan, dan usaha perdagangan.

Tingkat kemiskinan terus menurun sejak 2017. Yakni sebesar 8,04 persen. Pada 2018 turun menjadi 7,27 persen. Itu lebih sedikit dibanding angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,66 persen, sedangkan provinsi Jawa Timur 10,98 persen.

Indeks pembangunan manusia terus meningkat. Pada 2016 sebesar 70,82 persen, pada 2017 sebesar 71,24 persen. jumlah itu masuk kategori tinggi. Peningkatan tersebut ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2018 sebesar 2,61 persen. itu dibawah TPT provinsi sebesar 3,99 persen. Artinya tingkat kesempatan kerja di Tulungagung tinggi.

“Prioritas dalam Musrenbang ini, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelas Maryoto.

pemerintah daerah terus melanjutkan program yang selama ini bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa di antaranya angkutan sekolah gratis, bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs. Selain itu, peningkatan pelayanan rujukan pada RSUD dr. Iskak yakni dengan pembangunan gedung rawat inap lima lantai.

Pemkab Tulungagung juga segera menuntaskan penyediaan fasilitas perdagangan. Misalnya berupa Pasar Hewan Terpadu di Kecamatan Sumbergempol. Pemkab juga bakal membangun Mall Pelayanan Publik di bekas Pasar Hewan Beji.

Dalam bidang infrastruktur, yakni tuntasnya pembangunan jembatan Ngujang II, pembangunan Rusunawa di IAIN dan STKIp PGRI, pembangunan embung Nglurup. “Selain itu, tahun ini bakal dilanjutkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di ruas Klatar hingga batas Trenggalek, dan Besole- Brumbun,” kata Maryoto.

Kedepannya, juga bakal diwujudkan smart city. Tidak hanya sekadar e-goeverment, tapi juga mewujudkan smart people, smart living, smart government, smart economy, smart mobility, dan smart environment.

Plt. Bupati ini, juga menyampaikan berbagai penghargaan bergengsi yang diraih Tulungagung, karena kerjasama bidang legislatif, eksekutif, dan dukungan seluruh masyarakat. Di antaranya penghargaan indek kualitas kebijakan tertinggi tingkat nasional, dari lembaga administasi negara terkait unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif. Penghargaan Top 40 pelayanan publik dari Kemenpan RB. Penghargaan tingkat kepatuhan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman. Penghargaan evaluasi SAKIP 2018 dari Kemenpan RB dengan predikat BB. ( hms/adv/ed).