Mutasi Ratusan PNS, Bupati Beralasan Terganjal Agenda Politik

Pelantikan para pegawai di lingkup Pemkab Ngawi, Jumat (2/8/2019)
Ngawi, suaramedianasional.co.id – Mutasi rayusan pegawai di lingkup Pemkab Ngawi, dilaksanakan Jumat (2/8/2019) di Pendapa Wedya Graha.

Pelantikan dilakukan Bupati Ngawi Budi Sulistyono. Sebanyak 309 PNS menjalani mutasi serentak dengan mengemban berbagai jabatan. “Jadi mutasi ini memang harus dilakukan, terutama mengisi jabatan yang sedang kosong. Selama ini mutasi tertunda karena beberapa perhelatan politik dan baru dapat dilakukan sekarang,” katanya.
Jabatan kepala dinas juga mengalami perubahan yakni berpindahnya Rahmat Didik Purwanto dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu juga jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kini diemban dr Nugrahaningrum, yang sebelumnya menjabat Kabid Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan. Sementara itu dr Yudhono dinobatkan secara resmi sebagai Kepala Dinas Kesehatan setelah beberapa lama menjabat sebagai pelaksana tugas.
Selain itu, mutasi juga menyasar para kabid, Kabag dan kasie hingga camat dan kepala sekolah. Sebagian besar kepala sekolah digeser dan diisi nama baru sebagai penyegaran.
Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi ini juga mengakui, jabatan-jabatan yang ditinggalkan mereka yang pensiun atau berpindah, masih banyak yang belum terisi. “Pengisiannya kan harus melalui assesment baik internal maupun umum, jadi kita tunggu diadakan assesment dulu baru bisa melantik, aturannya seperti itu,” ujarnya.
Para pegawai yang dilantik kemarin juga merupakan hasil seleksi dan assesment sehingga diharapkan sudah menjadi yang terbaik. “Saya tekankan untuk tetap fokus dan bekerja keras melaksanakan program pemerintah, tahun 2021 jabatan bupati dan wabup ini akan berakhir, targetnya pada saat itu, misi dan visi kepala daerah sudah dicapai,” ujarnya.
Beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dan akhirnya juga berujung sebagai target para ASN, adalah masih rendahnya target serapan anggaran selama ini bahkan hingga menyisakan Silpa sebesar Rp 232 M pada saat pembahasan APBD Perubahan 2019 yang lalu. (and/ari)