NGAWI, SMNNews.co.id – Rapat Paripurna digelar DPRD Ngawi secara virtual, Rabu (29/04/2020). Paripurna itu juga diterapkan standar penanganan Covid-19, dengan menjaga jarak, bermasker dan hanya dihadiri beberapa anggota.
Paripurna dengan agenda pembacaan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut dilakukan secara online, dengan hanya dihadiri bupati, wabup dan sekda. Sedangkan dari dewan hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRD, juru bicara Pansus LKPJ, perwakilan fraksi dan komisi.
Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, dalam nota pengantarnya menyampaikan, tahun 2019 lalu, kekuatan APBD Ngawi lebih dari Rp 2,188 triliun, sudah dilaksanakan dalam sejumlah program.pembangunan.
Namun demikian, bupati yang akrab disapa Kanang ini menyatakan, kendala terberat di tahun 2019 adalah penanganan proyek fisik, termasuk masih adanya proyek putus kontrak.
“Secara keseluruhan tidak terlalu ada kendala, kecuali karena masih adanya soal proyek fisik yang putus kontrak,” ujar Kanang.
Kanang menegaskan Pemkab selalu bersinergi dengan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pihaknya juga akan mengindahkan semua rekomendasi yang diberikan DPRD agar lebih baik di masa mendatang.
Sedangkan Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengapresiasi positif LKPJ Bupati tahun 2019. Namun, beberapa kritik disampaikan pria yang acap disapa Antok ini.
Kritik tersebut mencakup tentang penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan kewajaran dalam capaian kinerja.
“DPRD juga melihat tugas pembantuan pemkab sudah dilakukan dengan baik, IPM dan penurunan angka kemiskinan jadi catatan dan capaian kinerja ada yang perlu diperbaiki,” ungkap Antok.
Berbagai sumber menyebut, sampai tahun 2019, angka kemiskinan di Ngawi masih cukup tinggi, selan itu IPM juga masih di bawah rata-rata Jatim sedangkan capaian kinerja ada yang melampaui kewajaran. (ari)
