Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Mulai Februari 2019 mendatang, sebanyak 1.300 warga tergolong miskin di Kota Probolinggo bakal menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas Sosial setempat. Untuk melancarkan distribusi bantuan tersebut, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Probolinggo dengan Bulog Sub Divre Probolinggo.
Penandatanganan itu dilakukan Wali Kota Probolinggo Rukmini; Kepala Dinsos Zainullah dan Kepala Bulog Sub Divre Probolinggo Hermawan, di Ruang Transit Wali Kota, Jumat (25/1). Disaksikan Asisten Ekonomi Pembangunan Ahmad Sudiyanto, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo, para camat dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.
Pemberian BPNT mengacu pada SK Mensos No 4/HUK/2018 yang menyebutkan Pemprov dan Pemkab/Pemkot dapat mengangarkan pada APBD bansos untuk menambah pagu penerima bansos, bagi keluarga yang dianggap miskin. Serta tidak termasuk dalam daftar KPM (Keluarga Penerima Manfaat), sesuai dengan kemampuan daerah. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan.
Melalui BNPT itu, diharapkan dapat memenuhi program percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Probolinggo. Serta memberikan bantuan kepada KPM yang berpenghasilan rendah sesuai instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2015 dan tidak masuk dalam program BPNT pusat.
Kepala Dinsos Zainullah menjelaskan, sasaran pemberian bansos yang bersumber APBD 2019 adalah 1.300 KPM yang tersebar di 29 kelurahan di 5 kecamatan. Besar bantuan yang diberikan sebesar Rp 110 ribu setiap bulannya, selama 9 bulan. “Bantuannya berupa beras dan telur. Anggaran yang kami siapkan Rp 1,5 M itu termasuk bantuan dan operasional kegiatan,” katanya.
Sebenarnya, pada 2018, Dinsos sudah memberikan bantuan sembako pada 85 KM yang alokasi dana dari APBD murni dan 200 KPM dari P-APBD 2018. Sesuai jumlah Basic Data Terpadu (BDT) atau jumlah orang miskin di Kota Probolinggo ada 40 persen atau sekitar 20 ribu keluarga. Namun yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPT 2018 dari Kementerian Sosial RI hanya 12.465 keluarga. “Jadi, masih ada sekitar 7.435 keluarga yang tergolong miskin belum tercover oleh pusat. Untuk 1300 sudah kami cover di 2019, kan masih ada sisanya, ini juga harus kami pikirkan kembali, semoga pada tahun akan datang, Pemkot Probolinggo melalui anggaran daerah dapat lebih banyak memberi bantuan sosial pangan ini, sesuai kemampuan anggaran daerah,” imbuhnya.
Kepala Sub Divre Bulog Probolinggo, Hermawan menyambut baik kerja sama pendistribusian BPNT milik Pemkot Probolinggo ini. Ia berkomitmen melayani dengan sangat baik, ikhlas dan sepenuh hati memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya. “Kami dari Bulog mengucapkan terimakasih sudah mempercayakan pada kami. Semoga bisa berlanjut dan apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jika ada kekurangan pada saat pendistribusan berlangsun bisa disampaikan kepada kami,” katanya usai melakukan penandatanganan.
Mekanisme pendistribusian BPNT melalui RPK (Rumah Pangan Kita) milik Bulog tersebar di 5 kecamatan di Kota Probolinggo.
Wali Kota Rukmini berharap, agar Bulog memberikan pelayanan yang baik pada KPM. Baik dari segi kualitas beras dan telur, tetapi sesuai prinsip 6T. Yakni, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. “Kualitas bagus, penyalurannya cepat. Mudah-mudahan pelaksanakan bantuan kepada KPM bisa segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat bisa menerima bantuan yang telah menjadi haknya. Bantuan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan bisa memberikan nuansa kemajuan yang baik untuk Kota Probolinggo,” harap Wali kota. (edy)
