Ngawi, suaramedianasional.co.id – Pencegahan stunting tampaknya hanya jadi isapan jempol di Ngawi. Hal ini juga tercermin dari kurang responnya para pejabat terkait apabila menanggapi persoalan pencegahan dan penanganan stunting. “Kami melihat, selama ini bicara pencegahan pemberantasan stunting, gizi buruk, penanganan masalah kesehatan dan sosial, programnya lebih berkutat pada seremonial belaka, dicanangkan di sana dan di sini, tetapi angka kasus terjadi terus tiap tahun,” kata Khoirul Anam Mukmin, Ketua Komisi II DPRD Ngawi.
Gus Anam, sapaan akrabnya, juga mengkritisi beberapa seremoni dan pameran program penanganan kesehatan yang seringkali justru lebih menghabiskan anggaran daripada pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dicontohkannya dari masih bermunculannya keluhan masyarakat terkait pelayanan dasar yang seharusnya mereka terima dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. “Coba lihat hampir setiap beberapa bulan sekali ada pameran, termasuk pameran tentang layanan kesehatan, pameran pendidikan, pameran lainnya. Tetapi hanya jadi seremoni bila tidak signifikan dengan realitasnya,” cecarnya.
Komisi II juga memandang, perlu lebih banyak keterpaduan program antar stake holder, seperti Dinas Kesehatan, DP3AKB dan dinas-dinas lainnya. “Baru saja awal Agustus lalu dilakukan lagi pencanangan pencegahan stunting, kami pikir biaya seremoni pencanangannya lebih baik dialihkan untuk menunjang programnya saja agar lebih terarah dan menyasar,” ujar Gus Anam, sapaan akrabnya.
Di beberapa lini sektor program yang ditangani pemkab, peningkatan pemahaman dan pengetahuan warga terutama kaum perempuan harus lebih ditingkatkan, terutama mengenai kesehatan diri, tumbuh kembang balita, gizi keluarga termasuk merencanakan kelahiran generasi yang sehat. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah menjadi prioritas pembangunan jangka panjang secara nasional, seharusnya ini direspon baik oleh daerah-daerah pada sektor yang mendukung, termasuk dalam pencegahan stunting” ungkap Anam.
Anam juga mendukung bila wakil bupati lebih optimal lagi terjun ke masyarakat dalam penanganan masalah sosial terutama mengenai pencegahan stunting. Hal ini mengingat wabup juga memiliki tugas yang sama dengan bupati dalam membentuk generasi yang sehat demi masa depan Ngawi kelak. “Sangat tepat bila Pak Wabup lebih menata lagi jajaran yang berkaitan langsung pada penanganan program kemasyarakatan di daerah kita,” ungkapnya.
Sayangnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Nugrahaningrum, sulit dikonfirmasi terkait hal ini. Mantan Kepala Bidang Kesehatan Keluarga di Dinas Kesehatan ini beralasan baru saja perpindahan tugas karena baru dilantik dan tidak memahami program secara detail. Janji wawancara yang dicoba dilakukan wartawan media ini, juga tidak mendapatkan respon positif sampai berita ini diturunkan. (ari)
