BLITAR, SMNNews.co.id – Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim memandang database kependudukan dimiliki pemerintah bisa menjadi sumber persoalan yang mencederai rakyat. Maka perlu dilakukan update atau pembaharuan data secara rutin.
Hal seperti itu disampaikan dr Syahrul Alim dalam forum konsultasi publik rencana awal (Ranwal) RPJMD 2021-2026 bertempat di Sasana Praja Kantor Walikota, Senin (8/3/2021) siang. Ia berharap janji walikota bisa diaplikasikan dengan baik sesuai saat kampanye.
“Tadi sudah saya sampaikan, ujung dari semua program tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai malah justru meresahkan atau mencederai, dalam artian ketika database tidak valid akhirnya menyebabkan terjadinya gejolak (iri dan kecemburuan sosial). Yang mestinya dapat bantuan malah gak dapat ataupun sebaliknya,” terang pria yang juga ketua DPC PDIP Kota Blitar ini.
Ia menambahkan, agar program bantuan semisal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran atau RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) tepat sasaran tentu harus didukung data yang pasti jelas.
“Misalnya data kemiskinan 7,78 persen. Dari sekian itu berapa orang jumlahnya, taruhlah 10.000 (sepuluh ribu). Nah, dari jumlah itu siapa saja (nama dan alamat) orangnya harus jelas. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bisa dianalisis dan diterjemahkan oleh masing-masing OPD,” lanjutnya.
Lebih dalam Syahrul mengatakan, dari 10.000 itu apakah SDM nya yang kurang atau secara fisik memang lemah. Menurutnya, kalau yang secara fisik lemah maka bisa langsung diberikan bantuan yang siap pakai. Sedangkan jika SDM nya lemah bisa diberikan pelatihan dan sebagainya.
“Untuk data pengangguran itu yang seperti apa, harus jelas juga. Berapa jumlahnya, apakah benar-benar valid. Karena di data kita distatuskan pengangguran tapi mungkin mereka saat ini bekerja sebagai tukang parkir freelance misalnya, yang notabene penghasilannya melebihi teman-teman tenaga outsourcing. Jadi harus dipetakan pengangguran yang bagaimana, mesti jelas. Prioritas penanganannya juga tidak sama,” ucapnya.
Masukan dari Ketua DPRD tersebut direspon baik oleh Walikota. Pada forum itu, Pemkot Blitar mengklaim telah menggunakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang di update melalui survey selama kurang lebih 3 bulan. Meski demikian, Pemkot menyadari ada yang masih tidak sesuai/berseberangan sehingga harus disempurnakan. (jon)
