Peradi Sidoarjo Siap Dampingi Penyelesaian Perkara  Perselisihan Hasil Pemilu 2019

Sidoarjo, suaramedianasional.co.id – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sidoarjo melakukan kunjungan ke Kantor KPU Sidoarjo, Kamis (11/04) siang. Handoko selaku anggota DPC Peradi Sidoarjo,  menjelaskan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan pendampingan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 17 April 2019 mendatang.Pemilu serentak ini disebut sebagai pemilu eksperimental, paling kompleks, rumit dan kompentitif. Perbedaan ini berpotensi semakin banyaknya sengketa pemilu yang berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK).Derasnya perkara tersebut, tentu melibatkan pendamping hukum oleh advokat.”Namun bagi advokat yang menangani sengketa pemilu perlu mengetahui pengetahuan tentang Hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu agar penanganan perkara bisa dilakukan dengan baik”tutur Sutarjo juga anggota Peradi Sidoarjo. Ia juga menambahkan bahwa dalam pendampingan ada ketentuan yang menjadi  kuasa hukum,adalah advokat bukan jaksa,” maka tahun 2019 ini advokat itu ditunjuk oleh KPU pusat,”ujarnya.  Sementara itu

Henny M juga menambahi bahwa Pemilu kali ini agak berbeda dengan sistem penyelenggaraan pemilu 2014 baik dari pelaksanaan pileg dan pilpres.Karena tahun 2019 ini ” baik pencalonan anggota legislatif maupun pencalonan Presiden dan partai politik peserta pemilu lebih banyak,”ucapnya.Dalam giat pertemuan tersebut Ketua KPU Mokhammad Zainal Abidin berharap dengan hadirnya DPC Peradi Sidoarjo ini,  bisa menambah referensi terhadap pihak- pihak yang membela kita dalam membantu masalah hukum.”saya berharap dengan adanya kerjasama dari pihak Peradi juga media, semoga Pemilu tahun ini nantinya bisa berjalan dengan baik,”tuturnya.Dalam waktu yang sama juga,  DPC Peradi Sidoarjo berharap meskipun kita ini pendamping, “muda-mudahan ini ternihil yang artinya Harapan kami itu tidak ada sengketa Pemilu baik itu antar caleg maupun partai, maka dengan waktu kurang 3 hari ini,  mudah-mudah terencana dengan baik sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK)  artinya tidak ada yang mengklaim karena atas suaranya,”kata Handoko DPC Peradi Sidoarjo. (try)