HomeADVERTORIALPerkuat Ekonomi Arus Bawah, Pemkab Banyuwangi Fasilitasi 1000 UMKM dengan Sertifikasi Halal...

Perkuat Ekonomi Arus Bawah, Pemkab Banyuwangi Fasilitasi 1000 UMKM dengan Sertifikasi Halal Gratis

Pemkab Banyuwangi bakal memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 1000 pelaku UMKM kuliner di Banyuwangi

BANYUWANGI, SMNNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berbenah dalam memperkuat ekonomi melalui inovasi program stimulus. Kali ini Pemkab memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 1000 pelaku UMKM kuliner di Banyuwangi.

Pendaftaran peserta sertifikasi halal akan dipusatkan di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, dan juga melalui tautan online pada bit.ly/halalbwi, Sabtu (19/8/2023).

Kepemilikan sertifikat halal terhadap produk dapat menjadi penjamin bahwa produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas. Selain itu dengan sertifikasi halal produk kuliner juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan global, karena lebih mudah diterima.

Dalam kesempatanya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan dengan sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai jual pelaku usaha.

“Dengan memiliki sertifikasi halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing bisnis,Kami harap para pelaku usaha kuliner bisa memanfaatkan kesempatan ini. Semua prosesnya gratis, tidak dipungut biaya. Nanti juga ada pendampingan dari petugas selama prosesnya,” ungkap Ipuk. Rabu (16/8/2023).

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Nanin Oktaviantie, kegiatan ini merupakan kerjasama Pemkab Banyuwangi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementrian Agama RI, melalui program SEHATI (sertifikasi halal gratis). Sebelumnya melalui kerjasama ini sudah ada 2500 sertifikat halal yang diterbitkan bagi UMKM Banyuwangi.

“Kerjasama ini sangat berarti untuk kemajuan UMKM daerah. Karena itu peluang ini kami maksimalkan dengan berupaya agar banyak UMKM yang bisa mendaftar,Tentu ada ikrar atau akad halal dan akan dilakukan verifikasi oleh pendamping-pendamping yang telah terlatih. Pelaku UMKM tidak perlu khawatir nanti ketika mendaftar akan dipandu oleh para pendamping tersebut,” terang Nanin.

Layanan pemberian sertifikasi halal gratis ini akan dilakukan melalui mekanisme self declare. Yakni mekanisme di mana pernyataan halal produk dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.tidak bisa diikuti oleh produk makanan dan minuman yang mengandung hewan sembelihan karena prosesnya persyaratanya berbeda yakni dengan membawa foto KTP pelaku usaha dan penyelia (orang yang mengetahui proses produksi dari awal sampai akhir), foto produk dan nomor induk berusaha (NIB).

“Khusus untuk NIB, bagi pelaku UMKM yang belum punya, nanti akan dibuatkan oleh petugas,Bagi pendaftar yang datang ke Pendopo, bisa membawa sejumlah persyaratan yang diperlukan. Yakni produk makanan dan minuman, foto KTP pelaku usaha dan penyelia (orang yang mengetahui proses produksi dari awal sampai akhir), foto produk dan nomor induk berusaha (NIB),” pungkasnya.

Selain sertifikasi halal gratis, Pemkab Banyuwangi juga memberikan fasilitas legalitas usaha lainnya seperti pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT), pelatihan penyuluhan ketahanan pangan, dan lainnya. (adv/rica)

Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!

ARTIKEL LAINYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA

Pemerintah Kabupaten Asahan Gelar Tabligh Akbar

ASAHAN, SMNNews.co.id - Pemerintah Kabupaten Asahan gelar Tabligh Akbar dalam rangka hari jadi Kabupaten Asahan ke-78 Tahun 2024 bertempat di Mesjid Agung Achmad Bakrie...

Momen Idul Fitri, Kejari Pasaman Gelar Halal Bihalal dan Silaturahmi

PASAMAN, SMNNews.co.id - Momen hari raya Idul Fitri 1445 Hijriyah kali ini, Kejaksaan Negeri Pasaman gelar open house sembari jalin silaturahmi dengan seluruh komponen...

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Bahas Dua Agenda Penting

BLITAR, SMNNews.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (18/04/2024). Rapat Paripurna yang...