LAMONGAN, SMNNews.co.id – Presiden RI Joko Widodo meminta biaya pendidikan bisa tepat sasaran. Jokowi tak ingin ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena tersangkut biaya pendidikan. Presiden RI juga menekankan soal program pembenahan sistem pendidikan yang mampu merespons perubahan dunia dengan cepat dan fleksibel.
Terkait biaya pendidikan tersebut Ketua anak cabang Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Defit Budiansyah, menjelaskan, Presiden telah mengeluarkan lima program untuk biaya pendidikan di berbagai tingkatan, diantaranya BOS dan BSMS supaya anak-anak dapat sekolah hingga selesai. “Tapi nyatanya di Lamongan masih banyak kebijakan-kebijakan sekolah yg menarik biaya setiap bulan kepada wali murid atau siswanya. Yang dilakukan dengan berbagai sebutan seperti biaya infaq, dan sebuatan lainnya. Belum juga biaya uang gedung, UNBK, seragam, dan lainnya,” bebernya.
Dia mengatakan, Ini jelas sangat membebani wali murid dan siswa itu sendiri. ” Dan tak jarang mereka mengeluh lantaran tak punya biaya. Sementara sekolah sendiri kerap memberikan edaran batasan pembayaran yang digunakan untuk persyaratan pelaksanaan kegiatan di sekolah”, tambahnya.
Hal tersebut Pespera mendesak, agar dinas terkait hingga DPRD mengawasi dan mempertegas aturan biaya maksimal yang dikenakan kepada masing-masing siswa, dan tidak akan mengenakan biaya di atas biaya maksimal yang disepakati. “Karena jika ini tidak diberlakukan, pospera akan berkirim surat ke presiden,” tegasnya.(tim)
