Karo, suaramedianasional.co.id – Pimpinan daerah diminta menjaga wilayah agar kondusif serta meminta ASN tidak ikut dalam politik praktis untuk mengarahkan ke calon tertentu. Hal ini mengemuka dalam rakor Pemilu di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumatb(15/2) yang diikuti unsur pimpinan daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana bersama Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu, Kadin.Satpol PP dan Damkar, Hendrik Philemon Tarigan, Plt Kadis Dukcapi, Indra Jaya Bangun juga menghadiri rapat yang dipimpin Gubernur Edy Rahmayadi tersebut.
Dituturkan Terkelin, dalam rapat tadi disebutkan agar setiap kepala daerah menekankan ulang kembali kepada semua jajaran ASN di Kab. Karo agar menjaga netralitas pemilu dan tidak ada keberpihakan ke salah satu kandidat atau para kontestan yang ikut bertarung dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
“Semua pihak harus ikut menjaga cipta kondisi pemilu, agar pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini, dapat berjalan aman dan lancar, ” ajak Terkelin
Dalah satu yang wajib dilakukan daerah adalah Dinas Dukcapil mendata dan melakukan perekaman lanjutan khusus warga binaan KTP elektronik. Plt Kadis Dukcapil Karo, Indra Jaya Bangun membenarkan bahsa belum semuanya KTP elektronik beres.
Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu mengungkapkan pihak Polri dan jajaran TNI ke depan melakukan penguatan koordinasi jelanv Pemilu 2019. ” Nanti kami juga membahas rencana operasi bersama sekaligus kita tunggu juknis komando atas,” jelas Remus.
Dandim 02005 Karo, Letkol Inf Taufik Rizal akan mendukung penuh pengamanan yang dilakukan Polres jelang pemilu dan saat pemilu berlangsung dengan berpedoman protap ketentuan yang berlaku dalam peran TNI yang tertuang No. 34/2004.
Begitu juga, TNI wajib netral ini sudah harga mati, kegiatan ini diakuinya sudah sering di sosialisasikan kepada prajurit di jajaran teritorial 0205/TK agar bersikap netral dan tidak boleh ikut ikutan berpolitik, apalagi mendukung salah satu kandidat paslon, Tandasnya
Sangsi dan aturan sudah jelas bagi prajurit TNI jika terbukti melakukan tindakan tidak netral,”dalam pemilu atau kesalahan yang mencoreng institusi TNI dalam penyelenggaraan pemilu, akan diproses dan ditindak tegas, sesuai tata hukum yang berlaku. pungkasnya. (ius)
