HomeADVERTORIALRapat Paripurna, Penjelasan Wali Kota Blitar Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...

Rapat Paripurna, Penjelasan Wali Kota Blitar Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Wali Kota Blitar Santoso saat menyampaikan penjelasan Atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan DPRD Kota Blitar.

KOTA BLITAR, SMNNews.co.id – Wali Kota Blitar Santoso menyampaikan penjelasan Atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2023.

Ranperda itu disampaikan Wali Kota Santoso pada rapat paripurna yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, di Graha Paripurna DPRD, Selasa (21/05/2024).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim itu juga dihadiri Sekda Kota Blitar, Forkopimda, anggota DPRD Kota Blitar, sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar, asisten, staf ahli dan Camat.

Wali Kota Blitar Santoso dalam penjelasannya menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Blitar telah menerima hasil audit atas laporan keuangan Pemkot Blitar tahun anggaran 2023.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 14 kali secara berturut-turut,” jelasnya.

Menurutnya, prestasi yang telah diraih tersebut membuktikan Pemerintah Kota Blitar telah mampu mempertahankan WTP secara konsisten. Dalam pelaksanaan APBD 2023, selain hasil dan prestasi yang diraih yang telah tertuang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2023, Pemkot Blitar juga telah meraih banyak peningkatan pencapaian dan prestasi, serta penghargaan dalam berbagai bidang.

“Pencapaian itu antara lain, lanju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, angka kemiskinan sebesar 7,3 menurun dibandingkan tahun 2022 dan sebagainya,” ucapnya.

Terakhir, ia berharap, dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 jika ditemukan hal-hal yang kurang sinkron, tidak konsisten atau kurang tepat, pihaknya berharap dapat dipecahkan melalui proses dialog secara arif dan bijaksana guna menghasilkan permusyawaratan dengan kepentingan warga masyarakat Kota Blitar yang tercinta.

“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan kemitraan yang baik dari DPRD Kota Blitar, semoga upaya dan kerja keras kita guna mewujudkan APBD yang bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Syahrul Alim mengatakan, rapat paripurna ini untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah kita masih mendapatkan opini WTP lagi untuk 14 kali berturut-turut. Tadi pak Wali menyampaikan ke DPRD,” kata Syahrul Alim usai paripurna.

Ia menambahkan, usai paripurna ini, DPRD mulai membahas mulai dari level komisi, selanjutnya level fraksi kemudian terakhir di Badan anggaran.

“Nanti dicermati oleh Komisi-komisi dan mitra OPD, fraksi juga mencermati, baru dimasukkan ke Badan Anggaran yang selanjutnya kita olah dan didiskusikan dengan tim anggaran dari eksekutif,” imbuhnya. (adv/kmf/bonaji)

Temukan Berita Menarik Lainya Disini GOOGLE News !!

ARTIKEL LAINYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA

Hari UMKM Nasional 2024, Koperasi Konsumen Polres Jember Raih Penghargaan

JEMBER, SMNNews.co.id - Koperasi Konsumen Polres Jember yang diketuai Agus Setiyono Hari meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Tokoh Gerakan Koperasi atas jasa dan darma...

Mara Ondak Resmi Tutup Turnamen Volly Ball IPPG Cup I

PASAMAN, SMNNews.co.id - Calon Bupati Pasaman Mara Ondak disambut masyarakat Gugung dengan teriakan MODE ..Juara ....MODE ... menang. Kehadirannya dalam penutupan Turnamen Volley Ball IPPG...

Panwaslu Kecamatan Kertapati Gelar Penguatan Kapasitas PKD dan Staf Teknis dalam Pengawasan DPS Pikada 2024

PALEMBANG, SMNNews.co.id - Panwaslu Kecamatan Kertapati mengadakan rapat teknis penguatan kapasitas PKD dan Staf Teknis dalam Pengawasan Daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada 2024,...