NGAWI, SMNNews.co.id – Manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) semakin memasyarakat.
Bahkan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebanyak 1.942 Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) telah daftar secara mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Rabu (21/12/2022).
Selain penyerahan bukti kepesertaan berupa sertifikat dan kartu kepesertaan, dalam kegiatan ini sekalian dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepesertaan Guru PAUD dan TK dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Sumarsono, Ketua BAZNAS Ngawi Syamsul Hadi, Kabid dan Kasie PAUD Dikbud Ngawi, Ketua dan Pengurus HIMPAUDI dan IGTKI Kabupaten Ngawi, Ketua IPI dan Pengawas Kabupaten Ngawi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Zakiah menyampaikan apresiasi dan terimakasih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi atas dukungannya terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan tenaga kependidikan.
“Di Ngawi ini sangat luar biasa, karena dalam waktu relatif singkat sudah sebanyak 1.942 guru yang mendaftar. Kami harap bagi yang belum daftar segera menyusul,” ungkap Zakiah.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ngawi, Setyoningsih menjelaskan, 1.942 Guru PAUD dan TK ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru Nopember kemarin. Mereka daftar secara mandiri setelah diberikan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
Nuning – panggilan akrab Setyoningsih – mengatakan, kesadaran mereka untuk melindungi diri tak lepas dari dukungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi yang terus mendorong mereka untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Nuning, potensi Guru PAUD dan TK di Ngawi yang belum daftar BPJS Ketenagakerjaan masih cukup banyak. Ia pun mengimbau yang belum daftar segera daftar, mengingat resiko kecelakaan kerja dan kematian bisa terjadi kapan saja.
“Kegiatan ini merupakan implementasi Inpres No.2/2021, Pergub Jatim No. 36/2021 dan Surat Edaran Kemendikbud No. 8/2021 terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para guru dan tenaga kependidikan,” ungkap Nuning.
Saat ini, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ngawi sebanyak 1.203 perusahaan atau badan usaha, dengan 13.872 tenaga kerja penerima upah, 3.867 tenaga kerja bukan penerima upah, dan 9.911 tenaga kerja jasa konstruksi.
Sedangkan manfaat program yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan Ngawi meliputi 31 kasus Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak Rp783,8 juta, Jaminan Kematian (JKM) 194 peserta sejumlah Rp4,5 miliar, Jaminan Hari Tua (JHT) 4.425 peserta sebesar Rp54,6 miliar, dan 941 Jaminan Pensiun (JP) sebanyak Rp625,8 juta.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Sumarsono, meminta melalui HIMPAUDI dan IGTKI Ngawi agar seluruh guru di Ngawi daftar BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri terlebih dahulu, karena memang belum bisa menganggarkan di tahun 2022.
“Nanti, di tahun 2023 diupayakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dianggarkan melalui honorarium atau insentif dari daerah,” ujarnya.
Samarsono juga mengapresiasi kerjasama dari pengurus Himpaudi dan IGTKI yang telah telaten membantu pendataan para anggotanya sehingga pancar menjadi peserta BPKS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
“Peran guru PAUD dan TK penting sebab jadi ujung tombak pembentuk karakter anak bangsa. Kami akan mendorong agar uran BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru ini dianggarkan ke APBD,” kata Sumarsono.
Dalam kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Ngawi juga menyerahkan manfaat program Jaminan Kematian (JKM) almarhumah Sri Guntari, Ketua HIMPAUDI Ngawi yang belum lama meninggal dunia karena sakit.
Almarhumah baru dua minggu daftar BPJS Ketenagakerjaan. Santunan kematian sebesar Rp42 juta akan diserahkan kepada ahli warisnya yang saat ini sedang proses melengkapi berkas persyaratan klaim. ***
