BLITAR, SMNNews.co.id – Calon Walikota Blitar nomor urut 2 Santoso mempunyai komitmen yang kuat untuk tidak melakukan korupsi dan mewujudkan clean and good government. Membuatnya mendapat dukungan dari masyarakat pegiat anti korupsi se-Kota Blitar untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang.
Dukungan itu menggema ketika Santoso mendatangi markas Organisasi Masyarakat (Ormas) Ratu Adil di Jalan Mendut, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar pada Kamis (3/12/2020) kemarin. Segenap sel kerja Ormas Ratu Adil diantaranya KRPK (Komite Rakyat Pemberantas Korupsi), FMR (Front Mahasiswa Revolusioner), SBM (Serikat Buruh Merdeka), pegiat silat dan lainnya kompak memberikan dukungan ke Santoso.
Ketua Ormas Ratu Adil, M Trijanto mengatakan bahwa Pilkada 9 Desember bertepatan dengan hari antikorupsi sedunia. Dan pihaknya mempunyai visi melahirkan pemimpin di Kota Blitar yang mempunyai visi kuat dalam memberantas korupsi terpilih dari Pilkada tersebut.
“Kita mempunyai visi memberantas korupsi bak gayung bersambut Pak Santoso datang dan kita buatkan mimbar di markas kita aula kampung rakyat. Seluruh perwakilan kita antusias menyampaikan keluh kesahnya tentang pengelolaan APBD 10 tahun terakhir,” ungkap Trijanto.
Trijanto membeberkan selama ini ada sejumlah pengelolaan APBD Kota Blitar yang kurang baik. Diantaranya pengelolaan BUMD di PDAM dan Dana Hibah KONI yang sarat akan penyelewengan. Terbukti kedua bidang tersebut tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Seperti olahraga kita pencak silat, catur dan panahan tidak menunjukkan prestasi maksimal. Dana diberikan pemerintah tidak terserap optimal yang ada dugaan penyelewengan. Dan Pak Santoso siap melakukan perombakan bila terpilih nanti,” jelasnya.
Menurut Trijanto, dari kedua paslon di Kota Blitar masih Santoso yang secara terang-terangan menyatakan sikap anti korupsi. Dengan datang ke markasnya dengan penuh keberanian menyatakan sikapnya di depan para pegiat antikorupsi.
“Saya lihat pak Santoso sangat bersih. Pada dasarnya tidak akan mungkin mereka yang punya dosa belepotan lumpur kok datang ke markas kami. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Blitar,” ujar Trijanto.
Maka itu, dia membentuk tim yang jumlahnya ratusan relawan anti korupsi memonitor mengawasi Pilkada ini tidak terjadi politik uang. Sebab politik uang sejatinya akan merugikan masyarakat secara umum.
“Misal, Kalau coblosan pemilih diberi Rp 100 hingga 200 ribu ketika berkuasa ujung ujungnya ditangkap KPK seperti walikota Blitar kemarin. Karena di pemilihannya diduga marak politik uang. Maka itu bila masyarakat melihat money politic jangan ragu lapor ke Gakumdu atau penegak hukum karena kita ingin lahir pemimpin yang bersih, demokratis, berwatak kerakyatan,” jlentrehnya.
Sementara, Santoso membenarkan bahwa dirinya datang ke Ormas Ratu Adil untuk siap diawasi soal pengelolaan APBD dan berbagai kebijakan. Sebab dia tidak ingin kejadian lalu saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Walikota Blitar atas kasus suap proyek terulang.
“Maka itu saya minta bantuan agar diawasi 24 jam saat memimpin Kota Blitar. Karena saya malu yang dulu Kota Blitar mempunyai julukan kota proklamator kini diplesetkan menjadi kota koruptor,” tandas pemimpin yang dikenal peduli wong cilik ini. (jon)
