Gubernur Khofifah saat menerima Tim PPD Kementerian Bappenas di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Surabaya, suaramedianasional.co.id – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan penanganan kemiskinan di Jatim lewat Nawa Bhakti Satya. Penanganan kemiskinan menjadi prioritas dan solusi tersebut menjadi poin penting bagi Pemprov Jatim.
Hal tersebut dipaparkannya saat menerima Tim Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kementerian Bappenas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/3).
Ia menjelaskan, salah satu langkah penanganan kemiskinan dalam Nawa Bhakti Satya yakni dengan menyiapkan program millenial job center di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) milik Pemprov Jatim. Tujuannya untuk menangkap era GIG Economy.
“Millenial Job Center ini sudah ada di sembilan program prioritas nawa bhakti satya dan masuk dalam poin Bhakti Jatim Kerja. Ini akan mendekatkan layanan dengan masyarakat,” ujarnya.
Dalam format millenial job center, Gubernur Khofifah ingin ada kalangan profesional yang senior yang diharapkan bisa menjadi tutor profesional. Dengan konsep dedikasi dari kalangan profesional untuk generasi penerus, layanan tutor di millenial job center ini bisa gratis diberikan atau berbiaya rendah.
“Kita akan mencoba mengcreate sesuatu yang berbasis pada kemampuan tradisional yang luar biasa. Seperti Jamu Madura yang sudah menjadi herritage itu bisa dipromosikan dengan penguatan higinitas , packaging, pemasaran dengan aplikasi yang menarik ditunjang pola Millenial Job Center,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga memperkuat Bakorwil milik Pemprov Jatim. Penguatan peran Bakorwil menjadi salah satu pintu masuk yang diiringi dengan peningkatan interaksi antara pimpinan daerah di tingkat provinsi dengan di tingkat kabupaten/kota pada tatanan Bakorwil sebagai upaya penguatan sinergi intra-sub wilayah. Karenan masing – masing rumpun wilayah di Jatim memiliki sub kultur yang berbeda.
Dijelaskan, pendidinan vokasi akan dilakukan di Bakorwil dengan melibatkan peserta dari pondok pesantren. Program ini sejalan dengan SMA Dual System yang juga berseiring dengan SMK Pengampu. Program-program ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran.
“Akan ada SMK terdekat yang menjadi SMK pengampu. Dengan begitu, mereka akan bisa menggunakan lab atau BLK yang ditetapkan oleh pemprov sebagai SMK pengampu. Tahun ini kita lebih banyak fokus di Madura,” jelasnya.
Gubernur Khofifah juga menginginkan kurikulum SMK pada sistem magang di pabrik dilakukan selama satu semester. Sebab jika dilakukan hanya waktu terbatas, tidak cukup waktu untuk bisa mengenali budaya perusahaan tersebut.
“Magang itu kalau dilakukan satu semester dengan memadatkan teori selama empat semester pasti bisa,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menjelaskan penanganan sektor wisata yang bisa mendongkrak ekonomi di Madura, salah satu yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Dungkek Sumenep. Pelabuhan ini bisa menyambungkan Dungkek dengan Pulau Gili Iyang yang merupakan oksigen terbaik kedua di dunia. Rencana revitalisasi Pelabuhan Dungkek ini masuk dalam APBD Pemprov Jatim Tahun 2019.
“Kita harus segera groundbreaking atau revitalisasi Pelabuhan Dungkek agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, jika Pulau Gili Iyang ada dermaga, Pelabuhan Dungkek juga terevitalisasi membuat keduanya saling tersambung. Dampaknya, perekonomian masyarakat bisa menjadi lebih hidup di kedua daerah tersebut.
“Bisa lebih maksimal karena perahu-perahu bisa ditambahkan juga speed boat bisa di kembangkan. Bayangan saya akan banyak yang berinvestasi speed boat,” jelas orang nomor satu di Jatim.
Berbicara mengenai era digital 4.0, lanjutnya, yang harus dilakukan adalah memperkuat Big Data, pengintegrasian seluruh sistem yang ada di Pemprov Jatim. Apalagi kantor OPD di lingkungan Pemprov Jatim letaknya berjauhan.
“Saya tidak mau mengganggu efektivitas kinerja mereka. Sehingga perlu adanya integrasi sistem lewat Big Data ini,” jelas Gubernur Khofifah.
Sementara itu, Ketua Tim PPD Kementerian Bappenas Budi Santoso menjelaskan, Jatim menjadi nominasi provinsi yang akan menerima penghargaan Pembangunan Daerah 2019 dari Kementerian Bappenas. Kunjungan ini merupakan penilaian verifikasi kedua untuk melihat kesesuaian yang ada di lapangan. (*)
