NGAWI, SMNNews.co.id – Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ngawi tahun 2019, diwarnai kekompakan fraksi-fraksi di DPRD Ngawi dalam menyoroti soal sisa lebih pagu anggaran (silpa).
Silpa Ngawi tahun 2019 mencapai Rp 262 Ma atau lebih dari 10 persen dari keseluruhan keiuatan APBD yangbtitalnya hanya Rp 2,4 T.
Meskipun meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, namun masih juga diwarnai adanya proyek break contract dan tidak tercapainya realisasi penuh atas penyerapan anggaran.
Fraksi Partai Golkar misalnya, meminta agar Pemkab lebih cermat mengatur arus belanja langsung dan tidak langsungnya. Apalagi, selain silpa yang masih tinggia, porsi anggaran belanja tak langsung, tetap mendominasi yakni mencapai lebih 50 persen kekuatan APBD.
“Sebaiknya juga dijelaskan apa langkah strategis pemkab untuk menunjang ekonomi masyatakat setelah adanya pandemi Covid-19 di tahun ini,” ujar Winarto, juru bicara Fraksi Partai Golkar.
Persoalan silpa juga disinggung keenam fraksi di DPRD, disertai permintaan penjelasan dari Bupati Ngawi.
Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, juga menaruh harapan besar bahwa silpa dari tahun lalu bisa terserap maksimal di tahun 2020 ini, kendati hanya tersisa waktu kurang dari 6 bulan.
Kekuatan seluruh APBD Ngawi tahun 2019 sekitar Rp 2,4 triliun, dengan belanja tak langsung sudah sekitar Rp 1,3 T dan tersisa silpa Rp 262 M. Hal ini menjadikan belanja langsung (pembangunan), hanya sekitar Rp 900 miliar.
“Kita lihat nanti di perubahan APBD 2020 ya, setelah LPP kan rangkaiannya membahas P-APBD, karena sampai saat ini juga banyak yang terkendala akibat pandemi,” pungkas Antok, sapaan akrabnya.
Janji bahwa akan ada perbaikan penyerapan APBD juga dilontarkan Bupati Budi Sulistyono alias Kanang. Dia mengakui bahwa soal silpa yang tinggi menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di sisa tahun ini, agar performa APBD 2020 menjadi lebih baik dan seimbang. (ari)