Soal Jalan Barusjahe-Deli Serdang, Pemkab Karo dan DPRD-Pemprov Sumut Akan Gedor Jakarta

Rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Sumut menyoal jalan di Kabupaten Karo

Karo, suaramedianasional.co.id – Upaya Pemkab Karo membuat jalan yang dapat terhubung ke Kabupaten Deli Serdang, terus digencarkan. Salah satu kendala besar adalah pembangunannya harus menerobos kawasan hutan konservasi. “Ini memerlukan izin khusus untuk kelanjutannya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan,” ujar Kepala Bappeda Karo, Nasib Sianturi.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana juga mengemukakan kendala ini saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (1/2). “Kami harapkan ada campur tangan dari Pemprov Sumut karena ini kan jalan antar kabupaten nantinya, menghubungkan Kabupaten Karo ke Kabupaten Deli Serdang,” ujar Terkelin.

Menurut Terkelin, sejak tahun 2017 hingga 2019 ini Pemkab Karo sudah ada 4 kali mengajukan surat

Jalan dari Barusjahe di Karo yang diharapkan bisa tembus ke Deli Serdang.

ke pihak kehutanan Sumut, terkait membangun jalan menembus kawasan hutan konservasi. “Namun, jawaban belum kami terima sampai sekarang,” katanya.

Jalan yang dimaksud Terkelin adalah yang saat ini sudah dirintis oleh Pemkab Karo, yakni di Barusjahe sampai ke perbatasan hutan yang menghubungkan ke Desa Rumah Liang, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang. “Naah, menerabas hutan ini kan butuh campur tangan Pemprov agar pemerintah pusat bisa ikut peduli,” ujar Bupati Karo ini.

DPRD Sumut sendiri diharapkan dapat membantu untuk menggedor kepedulian Pemprov Sumut atas upaya Pemkab Karo membangun jalan baru. “Jika dilihat manfaatnya kan banyak, menghubungkan ke kabupaten lain dan membuka akses ekonomi,” ungkapnya.

Keluhan Bupati Karo yang datang bersama Kepala Bappeda ini, bak gayung bersambut, mendapat respon cukup positif dari anggota DPRD Sumut.

Layari Sinukaban, salah satu anggota Komisi D DPRD Sumut mengatakan, harus segera ada bantuan mengenai jalan Karo-Deli Serdang yang terhalang kawasan hutan tersebut. “Kita akan berusaha bantu mendesak Pemprov Sumut agar memberikan izin rekomendasi, sehingga bisa jadi pengantar mengurus ke pusat,” janjinya.

Pengondisian di Deli Serdang sendiri menurut dewan juga dibutuhkan apabila jalur dari Karo ini bisa tertembus. “Minimal jalur jalan di Desa Rumah Liang Kecamatan STM Hilir juga penting untuk disiapkan,” ujarnya.

Selain soal jalur Karo-Deli Serdang yang terus diperjuangkan Bupati Terkelin Brahmana, ada agenda pembangunan jalan yang belum kelar sampai sekarang. Jalur ini adalah pembangunan tahap II pelebaran jalur Kabanjahe Kabupaten Karo ke Simpang Ujung Aji dan Berastagi, yang ditangani Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah I Medan. Menurut anggota DPRD Sumut, Baskami Ginting, jalur jalan ini sudah jadi sorotan nasional, sehingga sebaiknya dituntaskan, apalagi sangat penting memecah lalu lintas Medan-Berastagi. “Adanya penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, maka pasti dibutuhkan jalur tambahan antara Medan ke Berastagi,” ujarnya.

Kepala BPJN wilayah I Medan, Bambang Pardede menjelaskan, pelebaran jalan Kabanjahe tetap berlanjut dan minggu depan dilakukan kontrak dengan pekerjaan jalan sejauh 2 kilometer. “Kami harapkan lancar,

apalagi bila Komisi D DPRD Sumut juga ikut melampirkan surat dukungan,” ujar Pardede.

Bambang Pardede mengaku sangat terbantu dengan kesigapan Bupati Karo, Terkelin Brahmana dalam memberikan data bagi BPJN bila membutuhkan.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Burhanuddin Siregar,¬† menyimpulkan, perlunya kepedulian pemerintah pusat di Jakarta. “Begini saja, DPRD dan Pemkab Karo serta pihak terkait lain, minggu depan bersama-sama ke Jakarta, kita gedor kementerian memberikan perhatian agar segera terealisasi,” ungkap Burhanudin Siregar.

Kesimpulan ini menutup rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut, Bappeda Provinsi Sumut, Dinas Bina, Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang dan BPJN wilayah I Medan. (ius)