BANYUWANGI, SMNNews.co.id – Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Kejari) adakan sosialisasi ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan tema “Pendampingan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah”. Acara tersebut dengan pemateri Kajari Banyuwangi, Kasi Datun dan Sekda Banyuwangi bertempat di Aula kejaksaan Negeri Banyuwangi, Jum’at (30/09/2022).
Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Kajari) Muhammad Rawi S.H, M.H menjelaskan, ini kan kami mau melakukan pendampingan terkait dengan dana BTT maupun DAU, dari bidang Datun kejaksaan negeri Banyuwangi akan melakukan pendampingan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Nah itu yang terpenting pointnya di sana sehingga nanti penggunaan anggaran itu bisa tepat sasaran terus tidak terjadi penyalahgunaan, karena sudah ada pengalaman di BLT pusat kemarin BPUM,” jelas Kajari Banyuwangi.
Kami bekerjasama dengan Pemda akan mengawal itu. Tanggal 6 sudah mulai tinggal evaluasi mudah-mudahan bantuan BLT ini tetap tepat sasaran sampai kedaerahan itu yang paling penting.
Saya pikir sudah sangat baik, nah kalau tidak didampingi itu multitafsir ada keragu-keraguan mangkanya kita dampingi, nah fungsi pendampingan seperti ini. Nanti yang kita turunkan bukan hanya Kasi Datun tapi juga Kasi Intel dan Kasi Pidsus, terang Rawi
Sementara itu sekertaris daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono mengatakan, ini sebenarnya sinergi antara kejaksaan dengan pemkab terkait yang pertama yaitu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM itu ada kaitannya dengan menjaga inflasi.
“Dan amanat dari Presiden, keuangan harus Menganggarkan 2 persen dari dana alokasi umum,” katanya.
Alhamdulillah di Kabupaten Banyuwangi sudah kita siapkan mulai awal sebelum ada kebijakan ini. Salah satu buktinya adalah adanya tim pengendali inflasi daerah dan Banyuwangi 3 kali berturut-turut di seluruh Kabupaten inflasi terendah terutama di Jawa dan Bali.
Lalu yang berikutnya kata Mujiono, yang diamanatkan oleh mendagri dan keuangan terkait dengan belanja tidak terduga. Alhamdulillah Banyuwangi itu di APBD induk maupun perubahan ada anggaran sebesar Rp. 20 Miliar dan saat ini sudah terserap kurang lebih Rp. 3 Miliar
“Tentu sisanya ini bagaimana bisa menggunakan lagi secara optimal lagi terkait dengan dampak naiknya BBM. Ada dinas perhubungan yang harus dibantu BBM misalkan ojek online, ojek pangkalan, angkutan kota, nelayan, umkm, bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), ” ujarnya.
Masih Mujiono, kemudian dari Dinas Pertanian dan Pangan itu yang terdampak kan petani terkait dengan kenaikan harga pupuk. Inilah upaya – upaya kita sehingga dalam waktu dekat kami dari pemerintah kabupaten Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai pendamping sesuai dengan instruksi Kejagung untuk dilakukan pendampingan.
“Pendampingan terkait dengan bantuan sosial BTT maupun dana bansos terkait dampak daripada kenaikan harga BBM. Semoga secepatnya segera ada implementasi kebutuhan masyarakat akibat dampak kenaikan BBM,” pungkasnya. (rica)
