Blitar, SMNNews.co.id – Di tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar mempunyai rapor merah. Pasalnya serapan anggaran cukup rendah yang menjadi indikator ketidakmampuan pejabat dinas ini dalam mengeksekusi pekerjaan telah direncanakan sesuai rancangan APBD.
Dilansir laman e-monev Kabupaten Blitar per tanggal 5 November 2019, dalam sepuluh OPD serapan terendah dinas PUPR berada yang paling bawah dengan nilai 16,8 persen disusul Kecamatan Kanigoro 33,2 dan Kecamatan Garum 33,8. Artinya dalam anggaran dinas PUPR ditetapkan sebanyak Rp 250.808.232.450 yang terealisasi hanya Rp 42.044.092.180.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto dalam menyikapi ini, mendorong agar eksekutif agar proyek pembangunan yang sudah kontrak cepat terealisasi, selesai tepat waktu sebelum batas akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2019.“Kalau penghujung tahun begini tak banyak yang bisa dilakukan. Kecuali komitmen kontrak kita dorong segera dikerjakan dan segera dibayar,” kata Suwito.
Dalam evaluasi dewan di DPRD, Suwito mengungkapkan penyebab rendahnya serapan ini adalah lambatnya lelang dilakukan dinas PUPR. Terutama untuk pekerjaan yang memakan waktu lama diatas 6 bulan hingga tujuh bulan, lelang tidak dilakukan di awal tahun.
“Seharusnya begitu ada kepastian anggaran di APBD itu sudah dimulai lah dilakukan pengumuman (lelang) sehingga proses tender dilakukan di awal. Karena kalau April Mei baru siap-siap itu nanti bisa gak selesai setahun. Misal jembatan dari normalisasi kemarin gak bisa dilaksanakan karena mereka (PUPR) takut memulai di bulan Agustus,” jelasnya.
Masih menurut Suwito seharusnya PUPR mengelompokkan jenis pekerjaan. Semisal pekerjaan memakan waktu lama seperti jembatan mulai disiapkan dilelang sejak awal. Sedang pekerjaan memerlukan waktu singkat seperti pengaspalan hotmix bisa dilalukan kapan saja bahkan akhir tahun.
“Perencanaannya sudah bagus lah, tapi ini lho eksekusi dari pekerjaan itu. Kalau dilakukan tengah tahun baru dilelang, lalu diperhitungkan masa sanggah kan molor lagi. Semestinya dinas PU sudah tahu seperti itu,” tukasnya.
Sebelumnya Bupati Blitar Rijanto mengatakan kalau rendahnya serapan PUPR ini menjadi catatan khusus baginya. Seluruh jajarannya sudah melakukan evaluasi agar tahun depan penyerapan bisa lancar.
“Adanya perubahan peraturan-peraturan khususnya di bidang PUPR sehingga ini berpengaruh pada pengadaan barang dan jasa. Kan nunggu peraturan yang konkret ya,” kata Bupati Rijanto.
Untuk diketahui saat Kepala PUPR dijabat Harpianto Nugroho yang merupakan seorang insinyur serapan cukup tinggi mencapai 96,62 persen di tahun 2017 dan 84,17 persen di tahun 2018. Lalu saat 2019 dijabat Puguh Imam Susanto yang merupakan seorang sarjana sosial serapan anggaran 16,8 per tanggal 5 November. (jon)
